TVRINews, Washington DC
Donald Trump menyatakan nota kesepahaman untuk mengakhiri perang telah dinegosiasikan, namun Teheran menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali penuh mereka.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah "sebagian besar dinegosiasikan." Langkah ini membuka peluang bagi diakhirinya konflik bersenjata yang pecah sejak Februari lalu.
Melalui platform media sosial pribadinya pada Sabtu 23 Mei 2025, Trump mengungkapkan bahwa aspek-aspek akhir serta rincian dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) sedang berada dalam tahap pembahasan intensif.
Ia juga mengklaim bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz jalur pelayaran logistik vital dunia akan menjadi bagian dari poin kesepakatan tersebut.
"Sebuah perjanjian telah sebagian besar dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara lainnya," tulis Trump.
Perkembangan ini mencuat setelah perantara dari Pakistan dan sekutu Teluk memfasilitasi komunikasi tidak langsung antar pihak yang bertikai.
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari sumber diplomatik Reuters di Pakistan, pihak Teheran dan Islamabad telah menyerahkan proposal revisi kepada Washington untuk mengakhiri perang serta memulihkan akses Selat Hormuz.
Menurut informasi dari pejabat regional yang mengetahui proses mediasi ini, draf perjanjian tersebut mencakup deklarasi resmi berakhirnya perang, penundaan pembahasan program nuklir Iran selama dua bulan, pembukaan jalur maritim, dan pencabutan blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran.
Kendati demikian, klaim sepihak dari Washington ini segera memicu respons berjarak dari Teheran. Kantor berita Fars, yang memiliki kedekatan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz tidak dapat diganggu gugat.
Dalam pernyataan resminya melalui saluran Telegram, kantor berita tersebut menyatakan bahwa otoritas pengelolaan selat, penentuan rute, waktu, metode lintasan, hingga penerbitan izin akan tetap menjadi hak prerogatif dan monopoli penuh Republik Islam Iran. Juru bicara di Teheran juga menyebut klaim penyelesaian damai yang dilontarkan Trump "tidak sesuai dengan realitas" di lapangan.
Di sisi lain, negosiator senior Iran menyatakan pada televisi negara bahwa negaranya tidak akan mengorbankan hak-hak nasionalnya.
"Niat awal kami adalah menyusun nota kesepahaman, semacam kerangka kerja yang terdiri dari 14 pasal," ujarnya setelah bertemu dengan Panglima Militer Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, di Teheran.
Polarisasi Politik di Washington
Rencana gencatan senjata ini langsung memicu perdebatan domestik di Washington, khususnya di kalangan faksi elang (hawks) Partai Republik. Mantan Direktur CIA dan Menteri Luar Negeri era kabinet Trump sebelumnya, Mike Pompeo, melontarkan kritik keras terhadap bocoran poin-poin kesepakatan yang dinilai terlalu melunak terhadap Iran.
"Kesepakatan yang mengapung dengan Iran ini tampak seperti strategi usang: membayar IRGC untuk membangun senjata pemusnah massal dan meneror dunia," kritik Pompeo melalui akun media sosialnya. Menurutnya, AS seharusnya memilih opsi yang lebih tegas dengan membuka paksa selat dan memutus total akses finansial Teheran.
Kritik tersebut langsung direspons secara tajam oleh Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung. Dalam pernyataan di platform X, Cheung menolak mentah-mentah pandangan Pompeo.
"Mike Pompeo sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak dilibatkan dalam proses yang sedang berjalan saat ini," tegas Cheung.
Di tingkat diplomatik, proses ini masih berjalan dinamis. Sebelum pengumuman resmi dari Trump, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sempat mengisyaratkan adanya kemajuan dalam dialog tidak langsung ini saat melakukan kunjungan kerja ke India.
Trump sendiri mengonfirmasi telah melakukan pembicaraan telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, Turki, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, guna memastikan dukungan terhadap stabilitas kawasan pasca-perang.
