Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Tehran
Iran bergerak cepat menyikapi kekosongan kepemimpinan setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan gugur dalam serangan udara yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Pemerintah menegaskan proses penunjukan pemimpin baru akan dilakukan secepat mungkin sesuai amanat konstitusi.
Juru bicara Guardian Council atau Dewan Wali Iran Hadi Tahan Nazif mengatakan hukum Iran mewajibkan penetapan pemimpin tertinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terlebih dalam situasi perang.
“Dengan kondisi saat ini, proses tersebut akan dilaksanakan pada kesempatan paling awal,” ujar Nazif kepada media pemerintah Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) yang dikutip oleh tvrinews.com, Minggu, 1 Maret 2026.
Menurut dia, konstitusi telah mengatur mekanisme transisi apabila terjadi kekosongan jabatan Pemimpin Tertinggi. Hingga sosok baru ditetapkan, tugas dan kewenangan tertinggi negara akan dijalankan oleh dewan kepemimpinan sementara.
Sebelumnya, Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber menyampaikan untuk sementara waktu, fungsi kepemimpinan akan dijalankan secara kolektif oleh Presiden Iran, Ketua Lembaga Peradilan, dan perwakilan Dewan Wali.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Selain menewaskan Khamenei, serangan tersebut dilaporkan turut merenggut korban dari kalangan keluarga. Kantor berita resmi Islamic Republic News Agency (IRNA) menyebut menantu laki-laki dan anak perempuan Khamenei termasuk di antara korban.
Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Tujuh hari pertama di antaranya ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Wafatnya Khamenei menandai momen krusial bagi Republik Islam Iran. Posisi Pemimpin Tertinggi tidak hanya simbolis, tetapi juga memegang otoritas tertinggi dalam urusan politik, militer, dan keagamaan.
Di tengah suasana duka dan ketidakpastian, proses suksesi diperkirakan akan menjadi perhatian utama publik Iran dan komunitas internasional, mengingat besarnya pengaruh jabatan tersebut terhadap arah kebijakan dalam dan luar negeri negara itu.
Editor: Redaksi TVRINews