Penulis: Fityan

---

TVRINews- Jenewa

Menlu Sugiono Serukan Gencatan Senjata dan Solusi Dua Negara di Jenewa.

Indonesia memanfaatkan posisi kepemimpinannya di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk memperkuat advokasi terhadap krisis kemanusiaan global. 

Dalam pidatonya di pembukaan Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin 23 Februari 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali posisi Jakarta yang tidak tergoyahkan terhadap kemerdekaan dan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Sebagai negara yang memegang kursi Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, Indonesia menyerukan tindakan nyata untuk mengakhiri eskalasi kekerasan yang terus memakan korban jiwa dari kalangan warga sipil.

“Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” ujar Menlu Sugiono dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi UN Web TV.

Desakan Akses Kemanusiaan Tanpa Hambatan

Selain isu kedaulatan, Menlu Sugiono menyoroti urgensi bantuan logistik bagi wilayah yang terdampak konflik. 

Ia mendesak komunitas internasional untuk menjamin akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan menyeluruh tanpa adanya rintangan politik maupun militer.

Indonesia juga menekankan bahwa perdamaian di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui jalur diplomatik yang kredibel. Menurut Sugiono, penerapan two-state solution atau solusi dua negara tetap menjadi fondasi utama bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

“Kita harus menegakkan hukum humaniter internasional. Itu adalah kewajiban kolektif kita bersama,” tegas Menlu dalam sidang yang juga menandai dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB tersebut.

Visi Kepemimpinan Indonesia

Di hadapan para delegasi dunia, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa tantangan global saat ini membutuhkan pendekatan yang berbasis pada kepercayaan dan rasa saling menghormati, bukan melalui paksaan. 

Ia menyoroti pentingnya dialog yang jujur dalam merespons berbagai krisis HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Solusi yang bertahan lama tidak dipaksakan, tetapi dibentuk melalui kepercayaan serta rasa saling menghormati,” tambahnya.

Sidang ke-61 ini dijadwalkan akan membahas berbagai agenda krusial dalam beberapa pekan ke depan. Fokus pembahasan mencakup:

• Perlindungan hak-hak anak dan penyandang disabilitas.
• Pencegahan praktik mutilasi alat kelamin perempuan (FGM).
• Peninjauan situasi HAM di sejumlah negara yang menjadi perhatian khusus PBB.

Langkah Indonesia di Jenewa ini mencerminkan peran strategis diplomasi luar negeri RI dalam menjaga stabilitas dan keadilan di level multilateral.

---

Editor: Redaktur TVRINews