Penulis: Fityan

---

TVRINews-Jakarta

Kemlu dan Satgas FTF selidiki status kewarganegaraan ratusan individu yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Suriah.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa setidaknya 182 individu yang keluar dari kamp pengungsi Al-Hol di Suriah memiliki data yang sesuai dengan catatan kependudukan di Indonesia. 

Langkah verifikasi ini diambil menyusul ketidakpastian situasi politik di wilayah utara Suriah yang memicu pelarian massal dari kamp tersebut.

Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari KBRI Damaskus mengenai gelombang individu yang mengaku sebagai warga negara Indonesia (WNI). 

Fenomena ini terjadi setelah adanya pergeseran kontrol wilayah dari pasukan Kurdi ke pemerintah Suriah.

"Kami bekerja sama dengan Satgas FTF (Foreign Terrorist Fighter) di luar negeri dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk memverifikasi kewarganegaraan serta status hukum mereka," ujar Heni dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 19 Februari 2026

Proses Verifikasi Identitas

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 280 orang telah melaporkan diri ke KBRI Damaskus. Dari jumlah tersebut, validasi awal menunjukkan kecocokan data kependudukan yang signifikan bagi mayoritas pelapor.

"Terkait jumlah, data dari Satgas FTF menunjukkan ada 182 orang yang sudah memiliki kesesuaian dengan data kependudukan di Indonesia," tambah Heni. Meski demikian, 

pemerintah menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahan status kewarganegaraan mereka sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.

Kondisi Kemanusiaan di Kamp Al-Hol

Kamp Al-Hol, yang terletak di dekat perbatasan Suriah-Irak, selama bertahun-tahun menjadi pusat penampungan bagi puluhan ribu orang, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak yang memiliki keterkaitan dengan mantan anggota kelompok ISIS.

Kondisi di dalam kamp telah lama menjadi sorotan internasional. Badan-badan PBB sering memperingatkan adanya risiko keamanan tinggi, kepadatan penduduk yang ekstrem, serta terbatasnya akses layanan dasar yang membuat penghuninya sangat rentan.

Data dari organisasi Save the Children awal tahun ini mencatat populasi kamp mencapai sekitar 24.000 jiwa, termasuk ribuan warga negara asing. 

Namun, pasca jatuhnya kendali pasukan Kurdi (SDF) dan perubahan peta politik di Suriah pada akhir 2024, jumlah penghuni dilaporkan menurun drastis karena banyak yang memilih untuk melarikan diri di tengah kekacauan transisi kekuasaan.

Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan diplomatik dan keamanan dalam mengelola ratusan individu ini, memastikan bahwa aspek kemanusiaan terpenuhi tanpa mengabaikan prosedur hukum nasional yang berlaku.

---

Editor: Redaktur TVRINews