TVRINews – Teheran
Meskipun Donald Trump menyatakan draf kesepakatan telah dicapai, agensi berita Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali ke status sebelum perang dan menolak adanya komitmen nuklir sepihak.
Agensi berita resmi Iran, Tasnim dan Fars, memberikan bantahan keras terhadap klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan bilateral yang disebutnya telah "sebagian besar dinegosiasikan." Teheran menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tidak berarti jalur air strategis tersebut akan kembali ke status sebelum perang.
Sebelumnya, melalui platform Truth Social, Presiden Trump mengumumkan draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.
Namun, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran tetap memegang kendali penuh atas manajemen, rute, jadwal, dan izin pelayaran di wilayah tersebut.
"Situasi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang," sebut laporan dari Tasnim News Agency. Menurut draf tersebut, volume kapal memang diizinkan kembali normal dalam waktu 30 hari, namun dengan syarat AS harus mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran terlebih dahulu. "Jika blokade tidak dicabut, situasi di Hormuz tidak akan berubah," tambah Tasnim Minggu 24 Mei 2026.
Simpang Siur Isu Komitmen Nuklir
Isu krusial lain yang memicu perbedaan pendapat adalah terkait persediaan uranium Iran. Laporan investigasi The New York Times (NYT), yang mengutip dua pejabat tinggi AS, menyebutkan bahwa Teheran secara lisan telah setuju untuk menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya tinggi yang menurut data Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kini mencapai sekitar 970 pon dengan tingkat kemurnian 60 persen.
Kendati demikian, pihak Teheran langsung membantah informasi tersebut. Dokumen draf MoU diklaim sama sekali tidak memuat komitmen nuklir apa pun dari pihak Iran pada fase awal ini.
"Berlawanan dengan apa yang digiring oleh sebagian media, Iran tidak membuat komitmen dalam perjanjian ini untuk memindahkan persediaan nuklir, memindahkan peralatan, menutup fasilitas, atau bahkan berkomitmen untuk tidak membangun bom nuklir," tulis Fars News Agency, mengutip sumber yang dekat dengan proses negosiasi.
Menurut laporan tersebut, seluruh materi terkait program nuklir baru akan ditangguhkan dan dibahas dalam periode negosiasi lanjutan selama 60 hari setelah penandatanganan MoU.
NYT menambahkan bahwa AS sempat menekan Iran melalui mediator, mengancam akan melanjutkan operasi militer termasuk opsi pengeboman situs nuklir Isfahan dengan bom penghancur bunker (bunker-busting bombs) jika isu persediaan uranium ini diabaikan.
Poin-Poin Utama Draf Kesepakatan (MoU)
Berdasarkan data yang dihimpun dari draf Nota Kesepahaman yang berkembang, struktur kesepakatan transisi ini mencakup beberapa poin strategis:
• Penghentian Perang Total: Pengumuman penghentian pertempuran di semua lini, termasuk Lebanon, di mana Israel sebagai sekutu AS diwajibkan menghentikan operasi militernya.
• Transisi Selat Hormuz: Tenggat waktu 30 hari untuk implementasi pencabutan blokade laut dan pemulihan jalur Hormuz.
• Negosiasi Nuklir & Insentif Ekonomi: Periode 60 hari untuk dialog nuklir, dibarengi dengan pembebasan sanksi (sanctions waivers) minyak, gas, dan petrokimia, sehingga Iran dapat melakukan ekspor secara bebas.
• Penarikan Pasukan: Penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari wilayah sekitar Iran.
• Komitmen Non-Agresi Mutual : Kesepakatan timbal balik di mana AS beserta sekutunya (termasuk Israel) tidak akan menyerang Iran, dan Iran beserta proksinya tidak akan melakukan serangan militer preventif.
Diplomasi dengan Harga Diri
Di tengah ketegangan interpretasi ini, Iran juga bersikap keras mengenai pencairan aset mereka yang dibekukan di luar negeri.
Tasnim melaporkan bahwa Teheran menuntut pencairan sebagian aset di muka sebagai jaminan awal sebelum penandatanganan dilakukan, belajar dari pengalaman masa lalu di mana komitmen AS kerap dilanggar.
Di sisi lain, pejabat Washington menyebut bahwa unggahan media sosial Trump sebagian besar ditujukan untuk konsumsi domestik publik AS dan menyarankan agar para diplomat tidak menelan mentah-mentah klaim sepihak tersebut.
Menutup spekulasi yang berkembang, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, memberikan pernyataan diplomatik melalui akun media sosialnya pada Minggu pagi. Tanpa membenarkan atau membantah draf yang beredar, ia menegaskan posisi geopolitik negaranya saat ini.
"Kami mencari perdamaian dengan kekuatan, mengejar diplomasi dengan martabat, dan dengan tegas membela integritas wilayah, kemerdekaan, serta hak-hak Iran yang kami cintai," tegas Gharibabadi.
