Penulis: Fityan

---

TVRINews – Manila, Filipina

Ketegangan di Selat Hormuz Picu Krisis Pasokan; Presiden Marcos Jr. Ambil Langkah Luar Biasa

Filipina resmi menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan status darurat energi nasional sebagai dampak langsung dari eskalasi konflik di Timur Tengah. 

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif tersebut guna merespons ancaman nyata terhadap stabilitas pasokan energi dalam negeri akibat penutupan jalur maritim strategis, Selat Hormuz.

Konflik bersenjata yang melibatkan AS-Israel dan Iran telah melumpuhkan rute pengiriman minyak global, memicu lonjakan harga yang drastis. 

Filipina, yang mengandalkan 98% kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk, menghadapi tekanan ekonomi hebat setelah harga bahan bakar melonjak lebih dari dua kali lipat sejak akhir Februari lalu.

Otoritas Khusus dan Perlindungan Ekonomi

Melalui kebijakan ini, pemerintah Manila memiliki wewenang hukum untuk mengintervensi distribusi bahan pokok dan membeli produk minyak secara langsung guna memperkuat cadangan nasional. 

Sebuah komite khusus telah dibentuk untuk mengawasi aliran bahan bakar, pangan, hingga obat-obatan.

Dalam konferensi pers pada Rabu 25 Maret 2026 waktu setempat, Presiden Marcos Jr. berupaya menenangkan publik dengan menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mengamankan sumber bahan bakar tambahan sebelum stok nasional yang diperkirakan cukup untuk 45 hari ke depan habis.

"Kami akan memastikan adanya aliran minyak. Bukan hanya satu atau dua pengiriman, melainkan aliran produk turunan minyak yang berkelanjutan," tegas Marcos Jr. 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan menutup opsi apa pun dalam menghadapi krisis harga ini.

Kontroversi dan Respons Sektor Industri

Meskipun kebijakan ini didukung oleh tokoh industri seperti taipan Manuel V. Pangilinan yang menyebut pemerintah perlu memiliki "setiap opsi" untuk mengemudi ekonomi, penolakan keras datang dari kelompok buruh.

Koalisi buruh Kilusang Mayo Uno (KMU) mengkritik deklarasi ini sebagai bentuk pengakuan kegagalan pemerintah. Mereka juga menyoroti adanya klausul dalam perintah eksekutif yang berpotensi membatasi aktivitas mogok kerja dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, sektor transportasi yang paling terdampak merencanakan aksi mogok dua hari mulai Kamis besok. Koalisi serikat transportasi Piston mendesak penghapusan pajak bahan bakar dan menuntut kontrol negara atas harga minyak di tengah skema deregulasi yang berlaku saat ini.

Transisi Energi Darurat

Sekretaris Energi Sharon Garin mengungkapkan bahwa sebagai langkah darurat, Filipina akan meningkatkan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batubara untuk sementara waktu. Langkah ini diambil guna menekan biaya akibat melambungnya harga gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG).

Status darurat ini dijadwalkan berlaku selama satu tahun ke depan, kecuali dicabut atau diperpanjang oleh presiden tergantung pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

---

Editor: Redaktur TVRINews