TVRINews – Gaza
Analisis Global Mengungkap Lonjakan Kekerasan Berbasis Pangan di Wilayah Konflik
Kelaparan kini semakin sering dieksploitasi sebagai senjata dalam konflik bersenjata global. Sebuah analisis terbaru mengungkapkan adanya lebih dari 20.000 insiden "kekerasan berbasis pangan" (food-related violence) yang terdokumentasi dengan baik dalam delapan tahun terakhir.
Laporan komprehensif ini menyoroti bagaimana pasokan pangan secara sistematis dijadikan target operasi militer di sejumlah wilayah krisis, termasuk Gaza, Sudan, Lebanon, dan Haiti.
Data yang dihimpun oleh lembaga riset Insecurity Insight mengidentifikasi setidaknya 21.403 insiden di 15 negara di mana pasokan makanan sengaja dihancurkan.
Temuan ini diterbitkan bertepatan dengan peringatan Resolusi 2417 Dewan Keamanan PBB, sebuah kesepakatan internasional tahun 2018 yang melarang keras penggunaan kelaparan warga sipil sebagai taktik perang.
Dari total pemetaan tersebut, para peneliti menemukan pola serangan yang menyasar infrastruktur vital:
• 1.909 serangan militer yang menghantam lahan pertanian produktif.
• 1.261 serangan udara maupun darat yang menyasar pasar tradisional tempat warga memenuhi kebutuhan harian.
• 863 insiden pemblokiran sistem distribusi bantuan yang menewaskan para pekerja kemanusiaan.
• 563 hantaman pada infrastruktur air bersih yang krusial bagi keberlangsungan sektor agraris.
Geografi Krisis Pangan
Berdasarkan tabulasi data, Wilayah Pendudukan Palestina mencatat angka tertinggi dengan 9.013 serangan. Posisi berikutnya diikuti oleh Yaman dengan 1.863 insiden, dan Sudan dengan 1.605 serangan terhadap akses logistik.
Salah satu peristiwa terkini di Sudan menggambarkan fatalitas taktik ini. Sebuah serangan pesawat tanpa awak (drone) menghantam pasar utama di kota Ghubaysh, Kordofan Barat.
Saksi mata menyatakan bahwa wilayah yang sedang dipadati warga sipil tersebut sengaja dijadikan target oleh militer, menyebabkan 28 orang kehilangan nyawa.
Selain itu, negara-negara seperti Suriah (1.538 insiden) dan Mali (1.415 insiden) juga menunjukkan tren serupa, di mana sistem pangan hancur di tengah ketidakstabilan politik dan operasi militer.
Dampak Sistemis dan Kegagalan Kolektif
Kekerasan ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menyasar warga sipil yang tengah bertahan hidup. Data menunjukkan bahwa antara Oktober 2023 hingga akhir tahun 2025, lebih dari 10.300 orang tewas atau terluka saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan.
Giulia Contò, Manajer Advokasi Konflik dan Kelaparan di Action Against Hunger, menjelaskan bahwa perhatian dunia sering kali hanya tertuju pada wilayah krisis besar.
"Kelaparan di Gaza dan Sudan berhasil menguasai berita utama global dalam dua tahun terakhir, tetapi sebagian besar kelaparan akibat konflik tidak pernah tersorot," ujar Contò. "Hal ini terjadi setiap hari, melalui serangan tanpa henti terhadap sistem yang diandalkan masyarakat untuk bertahan hidup: hewan ternak dijarah, pasar dibom, dan konvoi bantuan diblokir."
Kondisi ini diperparah oleh keengganan politik internasional untuk menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Direktur Insecurity Insight, Christina Wille, menekankan bahwa kegagalan ini bukan terletak pada substansi hukum internasional, melainkan pada komitmen para anggotanya.
"Bukan Resolusi 2417 yang gagal, melainkan negara-negara anggota yang gagal menerapkannya. Mereka tidak menunjukkan kemauan politik untuk mencegah tindakan-tindakan yang sebenarnya diklaim ditentang oleh komunitas internasional," tegas Wille.
Wille juga menambahkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak dari persenjataan kelaparan ini.
Banyak di antara mereka yang terpaksa mengambil risiko besar demi mencari pangan, atau terpaksa mengurangi porsi makan sendiri agar anak-anak mereka dapat bertahan hidup.
Krisis yang Memusat
Hingga saat ini, konflik bersenjata tetap menjadi motor utama kelaparan global yang mencakup lebih dari separuh populasi dunia yang mengalami malanutrisi akut.
Badan-badan di bawah naungan PBB baru-baru ini memperingatkan bahwa krisis pangan global kini semakin terkonsentrasi secara masif.
Dua pertiga dari populasi dunia yang menghadapi kerawanan pangan akut saat ini menumpuk di hanya 10 negara yang didera konflik berkepanjangan.
