Asap Membumbung di wilayah Dahiyeh Bairut Akibat Serangan Udara AS-Israel (Foto: Ap News)
Penulis: Fityan
TVRINews – Moscow
Moskow mengusulkan draf resolusi yang menyerukan perlindungan warga sipil dan penghentian segera aktivitas militer di Timur Tengah.
Rusia secara resmi mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Iran untuk segera menghentikan aktivitas militer.
Langkah diplomatik ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah serangkaian serangan udara menyasar instalasi strategis.
Berdasarkan laporan The Associated Press, draf resolusi tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap aset kemanusiaan.
"Mengutuk dengan keras semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta menyerukan perlindungan bagi mereka," bunyi poin utama dalam draf tersebut.
Baca Juga: IRGC Targetkan Basis AS, Israel, dan Bandara Haifa
Meskipun mendorong kembalinya jalur negosiasi dan diplomasi secara cepat, dokumen tersebut tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara tertentu seperti Iran, Amerika Serikat, atau Israel.
Sebaliknya, resolusi ini merujuk pada Piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.
Eskalasi di Lapangan
Di saat jalur diplomasi sedang diupayakan di New York, situasi keamanan di lapangan dilaporkan masih bergejolak. Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pada Rabu 11 Maret 2026 dini hari, pihaknya berhasil mencegat dan menghancurkan enam rudal balistik yang diarahkan ke Pangkalan Udara Pangeran Sultan.
Pangkalan tersebut merupakan fasilitas militer utama yang dioperasikan bersama oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi di wilayah timur.
Selain serangan rudal, otoritas keamanan juga mengonfirmasi penghancuran dua pesawat nirawak (drone) yang melintas di atas wilayah Hafar al-Batin.
Resolusi yang diusulkan Rusia ini menggarisbawahi urgensi untuk menjamin keamanan seluruh negara di Timur Tengah dan sekitarnya guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas. Hingga saat ini, anggota Dewan Keamanan PBB masih mempelajari draf tersebut sebelum dilakukan pemungutan suara.
Editor: Redaktur TVRINews