TVRINews - Yerusalem
Kandidat Perdana Menteri Israel Gadi Eisenkot menyurati Benjamin Netanyahu agar menahan langkah strategis ke Iran selama masa transisi pemerintahan pascapemilu yang menemui jalan buntu.
Kandidat Perdana Menteri Israel sekaligus Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, melayangkan peringatan keras kepada Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu agar tidak meluncurkan operasi militer terhadap Iran sebelum pemerintahan baru resmi terbentuk.
Melalui surat resmi yang dikirimkan pada Rabu, 11 November 2026, seperti dilaporkan surat kabar The Jerusalem Post, Eisenkot mendesak Netanyahu untuk mengedepankan kehati-hatian ekstra dalam mengambil kebijakan strategis selama masa transisi politik saat ini.
"Saya menuntut agar Anda bertindak dengan tanggung jawab nasional selama periode sensitif ini," tulis Eisenkot dalam surat tersebut, dikutip dari The Jerusalem Post, Kamis 12 November 2026.
Mantan kepala staf militer Israel itu menegaskan bahwa setiap langkah berisiko tinggi yang masih memungkinkan untuk ditunda sebaiknya menunggu hingga kabinet baru dilantik. Ia juga mengingatkan agar otoritas sementara tidak mengambil kebijakan yang dapat merusak kredibilitas institusi negara.
"Jangan menodai kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah dan proses pengambilan keputusan," ujar Eisenkot menambahkan.
Selain menyurati kepala pemerintahan, Eisenkot turut meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara untuk turun tangan mengawal proses transisi ini. Ia menuntut jaminan agar dirinya tetap memperoleh pengarahan keamanan (security briefing) secara berkala dari kantor perdana menteri guna memastikan transparansi situasi pertahanan nasional.
Desakan politik ini mencuat di tengah laporan mengenai adanya ketegangan internal antara Netanyahu dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, terkait wacana potensi aksi militer ke wilayah Iran.
Sejumlah pengamat politik menilai eskalasi isu keamanan eksternal berpotensi digunakan sebagai instrumen politik di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik berdasarkan berbagai jajak pendapat terbaru.
Dinamika keamanan ini berlangsung beriringan dengan kebuntuan politik di parlemen Israel (Knesset) menyusul pemilihan umum beberapa pekan lalu yang gagal menghasilkan pemenang mayoritas mutlak. Untuk membentuk pemerintahan yang sah, sebuah partai atau koalisi membutuhkan dukungan minimal 61 dari total 120 kursi parlemen.
Berdasarkan hasil pemilu terakhir, blok politik yang dipimpin Eisenkot mengamankan 52 kursi, sementara kubu Netanyahu memperoleh 48 kursi. Di luar dugaan, koalisi partai-partai Arab berhasil meraih 19 kursi, menjadikan mereka faktor penentu dalam konstelasi politik saat ini.
Dengan komposisi parlemen tersebut, Eisenkot memerlukan dukungan dari blok partai Arab untuk mencapai ambang batas mayoritas dan membentuk pemerintahan baru guna menggantikan Netanyahu. Hingga kini, proses lobi dan negosiasi pembentukan koalisi masih terus berlangsung di antara para elite politik, sementara Netanyahu tetap menjalankan roda pemerintahan dalam kapasitasnya.
