Penulis: Fityan

---

TVRINews – New York

Kematian personel asal Prancis di tengah gencatan senjata menjadi ancaman serius bagi stabilitas wilayah Blue Line

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, melayangkan kecaman keras atas insiden mematikan yang menimpa pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan, Sabtu 18 April 2026. 

Guterres menegaskan bahwa rentetan serangan terhadap personel PBB dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, dikonfirmasi bahwa seorang prajurit penjaga perdamaian asal Prancis yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur. 

Sementara itu, tiga personel lainnya dilaporkan terluka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis setelah patroli mereka diberondong tembakan.

"Sekretaris Jenderal mengutuk keras serangan ini. Beliau menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan pemerintah Prancis," ujar Dujarric dalam keterangan tertulisnya.

Eskalasi di Tengah Gencatan Senjata

Berdasarkan asesmen awal UNIFIL, serangan tersebut diduga dilakukan oleh aktor non-negara saat pasukan tengah melakukan investigasi terkait laporan penempatan perangkat peledak improvisasi (IED) di jalur strategis antarpos PBB. 

Meskipun kelompok Hizbullah telah membantah keterlibatan mereka, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara kategoris menunjuk kelompok yang didukung Iran tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Insiden berdarah ini terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman penghentian permusuhan pada 16 April lalu. 

Guterres menekankan bahwa kekerasan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Ujian bagi Stabilitas Perbatasan

Sejarah mencatat UNIFIL dibentuk sejak 1978 dan diperluas mandatnya pasca-perang 2006 untuk memantau perbatasan Israel-Lebanon. 

Saat ini, lebih dari 10.000 personel dari berbagai negara bersiaga di wilayah tersebut, dengan Prancis sebagai salah satu kontributor pasukan utama.

Ketegangan yang terus meningkat di sepanjang Blue Line garis demarkasi yang ditetapkan PBB  telah menghambat mobilitas patroli perdamaian. 

Guterres memperingatkan bahwa pembatasan ruang gerak dan serangan fisik terhadap personel PBB hanya akan merusak upaya stabilitas regional.

"Setiap serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian harus segera diselidiki secara tuntas, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban di muka hukum," tegas Guterres.

Hingga saat ini, situasi di Lebanon Selatan tetap dalam status siaga tinggi seiring dengan desakan internasional agar seluruh pihak menghormati gencatan senjata dan menghentikan segala bentuk provokasi bersenjata.

---

Editor: Redaktur TVRINews