TVRINews – Washington DC
Voting Tipis 211-204 Hentikan Upaya Pemberhentian Menhan AS di Tengah Eskalasi Perang Iran
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat resmi menolak resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth melalui pemungutan suara prosedural pada Selasa 10 November 2026 waktu setempat. Langkah ini memupuskan upaya pemakzulan atas tuduhan pelanggaran wewenang dan penanganan konflik militer di Iran.
Keputusan tersebut diambil setelah kubu Partai Republik, yang mendominasi kursi DPR, memilih membela Hegseth mengikuti dorongan dari Presiden Donald Trump. Voting berakhir dengan hasil tipis 211-204, yang mengembalikan berkas tuduhan kembali ke tingkat komite.
Meskipun begitu, dinamika politik diperkirakan kembali memanas menjelang pergantian kontrol parlemen. Partai Demokrat dijadwalkan mengambil alih mayoritas DPR dan Senat pada Januari mendatang.
"Menteri Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaannya dan merusak keamanan nasional Amerika Serikat," tegas Pemimpin Fraksi Demokrat DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan akan menjabat sebagai Ketua DPR baru pada awal tahun depan.
Resolusi pemakzulan ini diprakarsai oleh anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, dan mendapat dukungan penuh dari kubu Demokrat. Massie mengajukan delapan poin tuduhan, yang mencakup pelaksanaan operasi militer tanpa persetujuan parlemen serta dampak serangan udara terhadap warga sipil di Iran.
"Hukum mewajibkan militer kita untuk menarik diri dari permusuhan dalam kurun 60 hari jika Kongres tidak memberikan otorisasi. Perang di Iran telah berlangsung selama 256 hari tanpa persetujuan Kongres. Hegseth jelas melanggar hukum," ujar Massie melalui pernyataan resminya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Menhan Pete Hegseth menggelar konferensi pers mendadak di Pentagon untuk menyampaikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah operasional militer yang diambil telah sesuai dengan hukum dan konstitusi.
"Ini bukan bentuk patriotisme. Ini adalah sabotase," ujar Hegseth dalam konferensi pers pertamanya setelah enam bulan. "Tindakan ini mengirimkan pesan kepada musuh-musuh kita bahwa Amerika Serikat justru menghukum para prajurit dan pimpinan sipilnya sendiri karena menjalankan operasi militer yang sah."
Dukungan kuat juga mengalir dari Istana Kepresidenan. Melalui unggahan di media sosial, Presiden Donald Trump memberikan apresiasi penuh atas kinerja pimpinan Pentagon tersebut dan mengecam langkah Massie yang dinilainya bermotif politik.
Upaya pemakzulan terhadap pejabat tingkat menteri di AS terbilang sangat langka dalam sejarah pers AS. Sebelum kasus Hegseth, DPR AS sempat memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada awal 2024, meskipun dakwaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Senat.
