TVRINews, Manila
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta ASEAN dan China menjadikan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) sebagai landasan utama dalam negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan.
Menurut Guterres, kepatuhan terhadap UNCLOS menjadi faktor penting untuk memastikan negosiasi COC antara ASEAN dan China dapat mencapai hasil yang baik.
“Pertanyaannya adalah, seperti yang Anda ketahui, beberapa negara tidak mengakui Konvensi Hukum Laut. Kami, sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu saja mendukung UNCLOS, dan kami menganggap bahwa sangat penting untuk memiliki negosiasi yang sukses mengenai Kode Etik yang sedang dilakukan saat ini oleh ASEAN dengan China,” ujar Guterres dalam konferensi persnya, Senin, 16 November 2026.
UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan wilayah laut, termasuk perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut, serta landas kontinen.
Sementara itu, proses negosiasi COC antara ASEAN dan China dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Para negosiator diperkirakan masih akan melanjutkan pembahasan hingga 2027.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro sebelumnya mengatakan kedua pihak sepakat bahwa COC hanya akan berfungsi sebagai "mekanisme untuk pengelolaan perbedaan secara konstruktif di laut" dan "bukan untuk menyelesaikan perselisihan."
Dalam perkembangan negosiasi, para pihak juga telah menyepakati keterkaitan antara COC dan Deklarasi Perilaku Para Pihak atau Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang disepakati pada 2002. Isu tersebut merupakan satu dari empat persoalan yang sebelumnya masih belum terselesaikan dalam perundingan.
Lazaro mengatakan, para pihak juga sepakat menjadikan COC sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan kerja sama maritim yang praktis di Laut China Selatan dan tetap sesuai dengan ketentuan UNCLOS.










