Penulis: Fityan

---

TVRINews-Jenewa

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB fokus pada penguatan multilateralisme dan pemenuhan hak dasar.

Indonesia secara resmi memulai masa presidensinya di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dengan membawa pesan kuat mengenai pentingnya martabat manusia dan persatuan global di tengah ketidakpastian dunia.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kepercayaan internasional yang diberikan kepada Jakarta merupakan tanggung jawab besar untuk menghasilkan kemajuan nyata. 

Indonesia berkomitmen untuk menjadikan Dewan HAM sebagai platform kerja sama, bukan konfrontasi.

Transformasi Nasional dan Hak Dasar

Di tingkat domestik, Indonesia menyoroti bahwa pemenuhan hak asasi manusia bermula dari kehidupan sehari-hari yang bermartabat. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama diletakkan pada transformasi nasional yang inklusif.

"Hak asasi manusia dimulai dengan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak dapat belajar tanpa rasa lapar, keluarga memiliki akses kesehatan, dan komunitas merasa aman," demikian petikan pernyataan resmi tersebut.

Untuk memperkuat komitmen ini, Indonesia kini sedang memajukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keenam. 

Langkah ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antar-kementerian dan memastikan perlindungan HAM tetap terukur serta berkelanjutan, sejalan dengan norma internasional.

Menjaga Kredibilitas dari Polarisasi

Indonesia juga memberikan peringatan terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengancam kredibilitas Dewan HAM. 

Jakarta menekankan bahwa lembaga ini harus tetap objektif, transparan, dan menghindari sikap selektif agar tidak kehilangan legitimasi.

"Jika Dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan berkurang. Jika dianggap selektif, legitimasinya akan menderita," tegas pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa universalitas HAM seharusnya menyatukan tujuan, bukan memecah pendekatan.

Sorotan pada Krisis Kemanusiaan: Palestina dan Myanmar

Terkait isu regional dan global, Indonesia tetap teguh pada posisinya terhadap krisis kemanusiaan:

• Palestina: Indonesia menegaskan dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan mendesak segera dihentikannya kekerasan serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan menuju perdamaian berdasarkan solusi dua negara (two-state solution).
• Myanmar: Di bawah kerangka ASEAN, Indonesia terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin untuk mencapai kemajuan yang efektif di Myanmar.

Visi Masa Depan

Menutup masa keanggotaan saat ini, Indonesia mengumumkan niatnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030-2032. 

Indonesia berkomitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap konsisten dan berprinsip tanpa terperosok dalam politisasi, guna memperkuat pilar multilateralisme dunia.

---

Editor: Redaktur TVRINews