TVRINews, Jakarta
Perdana Menteri Georgia, Irakli Garibashvili, meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Minggu, 12 Maret 2023, untuk tidak ikut campur dalam situasi politik di Georgia.
Permintaan itu dilayangkan setelah adanya aksi unjuk rasa yang melanda Georgia pekan lalu dan Zelenskiy dituding berada di balik unjuk rasa tersebut.
"Kyiv memiliki andil dalam kerusuhan atas undang-undang agen asing yang kontroversial di Georgia," kata Garibashvili, seperti dikutip dari AFP, Senin, 13 Maret 2023.
Garibashvili mengutuk keras dukungan yang diungkapkan oleh Zelensky terhadap para pengunjuk rasa, menuduhnya mencoba untuk membuka "front kedua" melawan Rusia di Georgia.
Baca Juga: Kemenkes Terus Telusuri Penyebab Kasus Obesitas Balita di Bekasi
Selama protes terhadap undang-undang "agen asing" yang menurut para kritikus mengisyaratkan pergeseran otoriter di Georgia, Zelenskiy berterima kasih kepada pengunjuk rasa karena mengibarkan bendera Ukraina. Ia mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan rasa hormat terhadap Ukraina.
Selain itu, Garibashvili juga menuduh bahwa Ukraina telah lama berusaha membuat Georgia tidak stabil, dengan upaya seperti itu tampaknya mendahului konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Secara khusus, Ukraina sengaja mengirim mantan presiden Georgia yang menjadi pejabat Ukraina, Mikhail Saakashvili kembali ke negara asalnya pada Oktober 2021 untuk melakukan kudeta.
“Saakashvili sengaja dikirim, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta di sini dan menyeret negara ke dalam perang pada waktu yang tepat. Kami tidak meragukannya hari ini,” kata Garibashvili.
Baca Juga: Kementerian PUPR Dukung Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di Jombang
Garibashvili juga mengklaim bahwa sejumlah pejuang Georgia kembali dari Ukraina di tengah kerusuhan atas undang-undang agen asing dan mendesak mereka untuk tidak memiliki ilusi atas situasi di negara tersebut.
Mengenai Rancangan Undang-Undangan (RUU) agen asing, parlemen Georgia telah membatalkannya karena dinilai terinspirasi oleh undang-undang Rusia tahun 2012 yang telah digunakan secara luas untuk menindak perbedaan pendapat selama dekade terakhir dan telah mengancam upaya Georgia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Eropa.*
