Penulis: Fityan

---

TVRINews – London, Inggris

Blokade Selat Hormuz Picu Krisis Energi Global, Negara-Negara Mulai Rasionalisasi BBM

Penutupan Selat Hormuz sebagai dampak langsung dari perang di Iran telah memicu guncangan hebat pada rantai pasok energi dunia. 

Menghadapi stok bahan bakar yang menyusut dan harga yang melonjak tajam, pemerintah di berbagai belahan dunia kini mengambil langkah darurat: mulai dari kembali beralih ke batu bara, pemangkasan hari kerja, hingga imbauan bagi warga untuk bekerja dari rumah.

(Di Australia, cukai bahan bakar akan dipangkas setengahnya selama tiga bulan, yang akan mengurangi harga di SPBU sekitar 26 sen per liter. (Foto: Joel Carrett/AAP))

Badan Energi Internasional (IEA), yang baru saja merilis 400 juta barel minyak dari cadangan strategis bulan lalu, mendesak tindakan drastis untuk menekan permintaan. 

IEA secara resmi menyarankan masyarakat untuk mengurangi frekuensi terbang dan berkendara lebih lambat guna menghemat cadangan yang tersisa.

Respons Keras Amerika Serikat

Amerika Serikat, yang bersama Israel melakukan serangan ke Iran pada akhir Februari lalu, mengancam akan memberikan pukulan lebih lanjut terhadap infrastruktur minyak Iran. Langkah ini dikhawatirkan akan memperpanjang masa perang.

Presiden Donald Trump melontarkan kritik tajam kepada sekutu yang tidak bergabung dalam kampanye militer tersebut, termasuk Inggris dan Prancis.

"Beli dari AS terlebih dahulu, atau cari minyakmu sendiri di Teluk," tegas Trump pada Selasa lalu. Di sisi domestik, Washington tetap teguh pada kebijakan "drill, baby, drill" dengan memperluas produksi fosil dan membatasi proyek energi terbarukan.

Eropa dan Dilema Transisi Energi

Uni Eropa menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, Komisi Eropa mendorong percepatan transisi ekonomi bersih. Di sisi lain, realitas krisis memaksa langkah mundur. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengusulkan untuk mempertahankan operasional pembangkit listrik batu bara lebih lama dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga gas.

"Kami mendesak negara-negara anggota untuk menghemat energi sesuai rekomendasi IEA," ujar Dan Jørgensen, Komisioner Energi Uni Eropa. Beberapa negara mulai bertindak tegas; Slovenia mulai merasionalisasi BBM di SPBU, sementara Lituania memangkas harga tiket kereta api hingga 50% untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Asia Kembali ke Batu Bara

Kawasan Asia, yang terkena dampak paling parah, terpaksa menghidupkan kembali energi fosil kotor. India dan Jepang telah memerintahkan pembangkit listrik tenaga batu bara beroperasi dengan kapasitas penuh.

(Pemerintah di Sri Lanka telah menerapkan penjatahan bahan bakar dan empat hari kerja dalam seminggu. (Foto: Thilina Kaluthotage/The Guardian))

Di Asia Tenggara, langkah-langkah unik diambil untuk menekan konsumsi energi:

•     Thailand: Penyiar berita melepas jas saat siaran, suhu kantor pemerintah ditetapkan pada 26-27°C, dan pejabat diminta mengenakan kemeja lengan pendek tanpa dasi.

•     Vietnam & Sri Lanka : Vietnam mendorong kerja dari rumah, sementara Sri Lanka menerapkan penjatahan BBM dan empat hari kerja dalam seminggu.

Krisis Pangan di Afrika dan Kebijakan Amerika Selatan

Benua Afrika menghadapi kerentanan ganda. Sebagai importir minyak olahan, lonjakan biaya energi berdampak langsung pada harga pupuk, mengancam ketahanan pangan petani. Tanzania kini memperkuat cadangan strategisnya, sementara Mauritius mulai membatasi penggunaan listrik non-esensial.

(Addis Ababa di Ethiopia, yang sangat rentan karena mengimpor seluruh kebutuhan bensinnya, terutama dari Teluk. (Foto: Marco Simoncelli/AFP))

Di Amerika Selatan, kebijakan beragam diambil. Presiden Brasil diuntungkan oleh armada kendaraan yang fleksibel menggunakan etanol tebu. 

Namun di Chile, Presiden José Antonio Kast justru menaikkan harga BBM agar selaras dengan harga global, meski diimbangi dengan pembekuan tarif transportasi umum hingga akhir tahun.

Krisis ini menandai titik balik signifikan dalam geopolitik energi, di mana keamanan pasokan kini menjadi prioritas di atas agenda iklim global bagi banyak negara.

---

Editor: Redaksi TVRINews