TVRINews – Washington DC
Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negosiasi memasuki tahap krusial terkait pengayaan uranium, sementara laporan gencatan senjata komprehensif di Selat Hormuz masih dinamis.
Pemerintah Amerika Serikat dan Iran dilaporkan berada di ambang kesepakatan besar untuk meredakan krisis di Timur Tengah. Kendati demikian, kedua belah pihak masih harus menyelesaikan sejumlah poin krusial sebelum nota kesepahaman (MoU) resmi dapat ditandatangani.
Wakil Presiden AS, JD Vance, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut "belum sepenuhnya tuntas", namun ia optimistis terhadap perkembangan negosiasi yang sedang berjalan di Washington.
"Kami belum sampai di sana, tetapi kami sudah sangat dekat dan kami akan terus mengupayakannya," ujar Vance kepada wartawan pada Kamis 28 Mei 2026 malam waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laporan BBC.
Vance menambahkan bahwa poin krusial yang saat ini diperdebatkan oleh tim negosiator berpusat pada redaksional klausul teknis, khususnya mengenai batas pengayaan uranium oleh Teheran.
Selama ini, Washington mendesak Iran menghentikan produksi uranium tingkat tinggi dan memusnahkan stok yang ada guna mencegah potensi pengembangan senjata nuklir.
Kerangka Kerja 60 Hari dan Ketidakpastian Teheran
Sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi AS mengklaim kepada BBC bahwa kedua negara telah menyetujui kerangka kerja dasar, yang kini tinggal menunggu persetujuan akhir dari Presiden Donald Trump dan jajaran pemimpin tertinggi Iran.
Rencana perjanjian ini dilaporkan bakal memperpanjang status gencatan senjata selama 60 hari ke depan guna membuka ruang dialog komprehensif terkait masa depan program nuklir Iran.
Namun, dinamika di lapangan menunjukkan situasi yang masih cair. Kantor berita setengah resmi Iran, Tasnim, melaporkan bahwa kesepakatan tersebut belum difinalisasi ataupun dikonfirmasi oleh pihak Teheran.
Kontradiksi laporan ini mempertegas betapa rapuhnya diplomasi yang sedang berlangsung. Sejak gencatan senjata awal berlaku pada 8 April lalu, Presiden Trump berulang kali mengklaim kemajuan signifikan, meski hasil substantif belum terlihat di permukaan.
Trump kini menghadapi tekanan domestik dan internasional yang kuat termasuk dari sekutu Teluk, faksi Demokrat, serta sebagian politisi Republik—untuk segera mengakhiri konflik.
Gedung Putih juga menegaskan bahwa jika diplomasi ini gagal, "Opsi B" berupa pengaktifan kembali operasi militer tetap berada di atas meja.
Konsesi Ekonomi dan Jalur Selat Hormuz
Berdasarkan laporan yang dihimpun Axios, draf kesepakatan yang sedang dipertimbangkan mencakup pemulihan jalur pelayaran bebas di Selat Hormuz. Iran disebut akan diberikan waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau laut di koridor strategis tersebut.
Sebagai imbalannya, Amerika Serikat bersedia mencabut blokade laut dan memberikan dispensasi sanksi (sanction waivers) agar Iran dapat kembali mengekspor minyak mentah ke pasar global.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia, tempat transit bagi seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global yang sempat lumpuh akibat krisis ini.
Di sisi lain, media pemerintah Iran sempat merilis 14 poin draf tidak resmi yang menyebutkan penarikan penuh pasukan AS dari wilayah sekitar Iran serta penyerahan kendali navigasi Selat Hormuz kepada Iran dan Oman. Menanggapi rilis tersebut, Istana Kepresidenan AS langsung memberikan bantahan keras.
"Draf memorandum yang beredar tersebut adalah sebuah fabrikasi total," demikian pernyataan resmi Gedung Putih.
Senada dengan hal itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam taklimat media menolak mengonfirmasi apakah kesepakatan telah tercapai.
"Merupakan kekeliruan jika kita melangkahi keputusan presiden. Semua keputusan akhir berada di tangan Presiden," tegas Bessent saat ditanya mengenai potensi rekonstruksi ekonomi pascakonflik bagi Iran.
Ketegangan Militer di Jalur Kritis
Ketika jalur diplomasi diupayakan, situasi keamanan di lapangan dilaporkan masih sangat rentan oleh aksi saling klaim pelanggaran gencatan senjata.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS pada Kamis kemarin, menyusul serangan udara yang dilancarkan jet tempur AS ke wilayah Iran selatan semalam sebelumnya.
Media resmi Teheran juga mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah aset udara AS yang diduga kuat merupakan pesawat tanpa awak (drone).
Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Komando Sentral AS (USCENTCOM).Melalui pernyataan resmi di media sosial, otoritas militer AS menyatakan:
"Tidak ada pesawat AS yang ditembak jatuh. Seluruh aset udara Amerika Serikat berada dalam kondisi lengkap dan terpantau."
