Foto: Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait perkembangan Board of Peace (BoP) untuk Gaza. Ia menilai forum tersebut memang sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko.
Menurut Dino, peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam BoP terlihat sangat dominan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan dan visi di antara para anggota termasuk antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memicu benturan yang sulit dijembatani. Kondisi ini bisa membuat BoP mengalami stagnasi bahkan berisiko gagal.
Dari sisi keamanan, Dino mencatat sudah ada perkembangan melalui pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force. Namun ia menilai tantangan di lapangan, khususnya terkait agenda demiliterisasi, masih sangat berat.
Kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih oleh Yordania dan Mesir untuk menjaga keamanan di Gaza juga dinilai masih belum jelas efektivitasnya.
“Masih banyak tanda tanya mengenai kesiapan dan kemampuannya,”kata Dino dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia juga mengkritisi pendekatan sejumlah pejabat Amerika Serikat dalam pidato-pidatonya yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza selama dua tahun terakhir. Bahkan, menurutnya, aspek kemanusiaan tersebut nyaris tidak disinggung.
Pernyataan seorang anggota eksekutif BoP mengenai potensi nilai real estat dan bisnis Gaza yang ditaksir mencapai 150 miliar dolar AS juga dinilai tidak sensitif terhadap kondisi psikologis masyarakat Gaza yang masih berduka akibat konflik.
Selain itu, Dino menilai belum terlihat pembahasan memadai mengenai aspek “political development” atau pembangunan politik di Gaza selama masa transisi. Pembahasan yang muncul sejauh ini cenderung berfokus pada aspek administratif. Ia juga menyoroti belum jelasnya tata kelola dana yang dikumpulkan BoP, yang menurutnya akan menjadi sorotan publik internasional.
Meski demikian, Dino mencatat bahwa negara-negara Islam dan mayoritas Muslim dalam BoP sementara ini tampak kompak. Namun, proses di lapangan masih jauh dari prinsip “Palestine-led process” atau proses yang benar-benar dipimpin oleh Palestina sendiri.
Perlu Kejelasan Soal Pasukan Indonesia
Dino juga meminta pemerintah memberikan kejelasan apakah pasukan perdamaian Indonesia yang akan bertugas di Gaza akan menggunakan helm biru (blue helmet) sebagaimana lazimnya misi perdamaian PBB.
Jika tidak menggunakan atribut tersebut, menurutnya, ini akan menjadi preseden baru dalam sejarah pasukan perdamaian Indonesia dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai alasan serta kerangka hukumnya.
Ia mengingatkan pentingnya sikap realistis terhadap keterbatasan peran Indonesia dalam BoP. Indonesia, kata dia, harus memperhitungkan berbagai risiko, termasuk kemungkinan BoP mengalami kebuntuan atau bahkan ambruk akibat perbedaan kepentingan internal para anggotanya.
Dino mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak mengumumkan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen BoP.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen dan harus tetap memiliki opsi untuk keluar apabila terjadi penyimpangan dari misi awal BoP.
Kontribusi dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian dinilai sudah memadai dan proporsional.
Two-State Solution Harus Ditegaskan
Dino juga menyoroti pidato Presiden Prabowo dalam KTT BoP yang tidak secara eksplisit menyebut “two-state solution” maupun “Palestinian statehood”, padahal kedua hal tersebut merupakan posisi prinsip diplomasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Presiden Trump perlu mendengar secara langsung penegasan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Hal itu juga merupakan aspirasi utama sejumlah organisasi masyarakat Islam dan komunitas politik luar negeri yang bertemu Presiden sebelum KTT.
Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turkiye, Pakistan, dan Maroko secara tegas merujuk pada two-state solution dalam pidato mereka di forum tersebut.
Menurut Dino, istilah “two-state solution” dan “Palestinian statehood” harus selalu disebut secara eksplisit dalam setiap pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri di forum internasional, khususnya dalam Board of Peace.
Ia mengingatkan agar BoP tidak disalahgunakan menjadi platform yang justru membungkam aspirasi kemerdekaan Palestina. “Tidak cukup Palestina hanya damai, aman, dan makmur. Tanpa kemerdekaan dan status kenegaraan yang jelas, semua itu tidak memiliki makna,” ujarnya.
Editor: Redaktur TVRINews