Penulis: Fityan

---

TVRINews – Beirut

Eskalasi Militer di Lebanon Selatan Mengancam Stabilitas Regional

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang ditandatangani pada 27 November 2024 kini berada di ambang keruntuhan total. 

Serangkaian pelanggaran sistematis, ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat, serta pergeseran geopolitik di Timur Tengah telah mengubah wilayah perbatasan Lebanon selatan kembali menjadi zona tempur yang membara.

Para analis menilai bahwa arsitektur perdamaian yang disusun oleh Amerika Serikat dan Prancis tersebut memang "dirancang untuk gagal" sejak awal. 

Meski secara formal bertujuan menghentikan permusuhan, realita di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh berbeda.

Mekanisme Pengawasan yang Impoten

Salah satu titik lemah utama dalam perjanjian tersebut adalah ambiguitas klausul yang memberikan militer Israel keleluasaan untuk melakukan operasi jika mereka "merasakan" adanya ancaman keamanan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan fundamental dalam implementasi di lapangan.

Mekanisme pemantauan yang dipimpin oleh AS dan melibatkan Prancis, Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), serta UNIFIL, terbukti tidak memiliki otoritas independen untuk memverifikasi klaim ancaman tersebut.

"Mekanisme ini tidak memiliki proses yang jelas untuk mengadili pelanggaran. Akibatnya, akuntabilitas menjadi hal yang mustahil dicapai sejak awal," tulis laporan evaluasi terhadap efektivitas gencatan senjata tersebut.

Data dari UNIFIL memperkuat fakta ini. Antara akhir 2024 hingga Februari 2026, tercatat lebih dari 10.000 pelanggaran ruang udara Lebanon dan 1.400 aktivitas militer Israel di dalam wilayah kedaulatan Lebanon. Dampak kemanusiaannya pun nyata: sekitar 400 orang tewas dan lebih dari 1.100 lainnya luka-luka.

Pendudukan dan Zona Penyangga

Hingga saat ini, pasukan Israel dilaporkan masih mempertahankan kendali di lima posisi strategis di dekat desa Labbouneh, Marwahin, Aitaroun, Hula, dan Sarada. 

Selain itu, Tel Aviv juga dituduh secara de facto membangun zona penyangga (buffer zone) yang mengosongkan populasi sipil di utara Blue Line.

Laporan terbaru menunjukkan kehadiran militer Israel telah meluas ke desa-desa lain termasuk Ramyah, Yaroun, Kafr Kela, hingga Khiam. 

Upaya otoritas lokal untuk membangun kembali administrasi sipil melalui bangunan prefabrikasi seringkali menjadi sasaran serangan, yang secara efektif mencegah kembalinya kehidupan warga.

Vakum Diplomasi dan Masa Depan UNIFIL

Eskalasi yang kembali meledak pada 2 Maret 2026 ini dinilai lebih berbahaya dan sulit diprediksi dibandingkan konfrontasi tahun 2023. Faktor utamanya adalah vakum diplomasi. Tidak ada lagi mediasi aktif yang mampu membendung eskalasi ke arah perang skala penuh.

Kondisi ini diperparah oleh keputusan kontroversial Dewan Keamanan PBB pada 31 Agustus 2025. Di bawah tekanan administratif tertentu, mandat UNIFIL diputuskan untuk berakhir pada 2026 dengan penutupan misi total pada 2027.

Jika penarikan pasukan perdamaian ini terlaksana, Lebanon selatan akan kehilangan kehadiran internasional yang selama ini menjadi satu-satunya mata dunia untuk mendokumentasikan pelanggaran dan membantu penempatan LAF.

Dampak Sosio-Ekonomi dan Taktik "Bumi Hangus"

Di lapangan, muncul laporan mengenai penggunaan fosfor putih di sepanjang Blue Line serta penyemprotan pestisida kimia pada lahan pertanian

Upaya sistematis untuk melumpuhkan ekonomi agraris Lebanon selatan dan memastikan wilayah tersebut tetap tidak dapat dihuni dalam jangka panjang.

Secara domestik, Lebanon yang sudah rapuh kini menghadapi tekanan luar biasa. Memuasnya cakupan serangan udara Israel ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap aman telah memicu kecemasan publik yang mendalam.

Bagi warga Lebanon, bayang-bayang ketidakstabilan internal dan kehancuran institusi negara kini kembali nyata. Tanpa adanya keterlibatan internasional yang kredibel dan mediasi yang tulus, perbatasan Israel-Lebanon tampaknya sedang meluncur menuju fase konflik yang jauh lebih panjang dan menghancurkan.

---

Editor: Redaksi TVRINews