TVRINews – Ankara, Turki
Pemerintah Turki membantah klaim pemindahan 10.000 pengungsi Rohingya setelah unggahan pejabat tinggi Malaysia terkait rencana tersebut dihapus tanpa penjelasan.
Pemerintah Turki secara resmi membantah kabar yang menyebutkan bahwa negaranya akan menerima pemindahan 10.000 pengungsi etnis Rohingya. Klarifikasi tegas ini disampaikan menyusul beredarnya pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia di media sosial yang kemudian telah dihapus.
Bantahan tersebut dirilis oleh Pusat Penanggulangan Disinformasi (DMM) di bawah Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki melalui platform media sosial X pada Sabtu 21 November 2026. Lembaga tersebut menegaskan bahwa narasi yang berkembang di ruang publik internasional itu tidak memiliki dasar fakta yang valid.
"Klaim yang beredar di sejumlah media internasional dan media sosial mengenai '10.000 warga Rohingya akan dimukimkan kembali di Turki' adalah tidak berdasar. Masyarakat sangat diimbau untuk tidak memercayai konten palsu tersebut," demikian pernyataan resmi DMM.
Dalam unggahan klarifikasinya, DMM turut menyertakan tangkapan layar pemberitaan dari kantor berita internasional Reuters dan DW Turkish yang sebelumnya melaporkan rencana pemindahan tersebut, dengan membubuhkan label informasi palsu pada kedua unggahan itu.
Polemik ini bermula pada Jumat ketika pihak Malaysia mengumumkan rencana penempatan kembali 10.000 pengungsi Rohingya ke Turki melalui skema program pelatihan keterampilan terstruktur.
Namun, mengutip laporan Reuters, pernyataan tersebut kemudian ditarik dari laman Facebook resmi Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, tanpa disertai keterangan lebih lanjut.
Isu nasib pengungsi Rohingya kembali menjadi sorotan global setelah Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini memutuskan bahwa Myanmar terbukti melakukan tindakan genosida terhadap Muslim Rohingya. Pelanggaran berat tersebut terjadi selama operasi militer di negara bagian Rakhine utara pada tahun 2017.
Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas pembunuhan massal serta kekerasan seksual yang meluas terhadap populasi Rohingya. ICJ juga memerintahkan pembayaran ganti rugi dan langkah-langkah konkret untuk memfasilitasi kepulangan para pengungsi secara aman.
Menanggapi putusan bersejarah tersebut, Ankara pada Kamis lalu menyatakan dukungannya dan mendesak otoritas Myanmar untuk mematuhi keputusan pengadilan secara penuh dan tanpa penundaan.
Melalui keterangan tertulis, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan kembali dukungan penuh terhadap gugatan hukum yang diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi Genosida 1948.
Ankara juga menekankan komitmennya untuk terus mendorong proses pemulangan Muslim Rohingya ke tanah air mereka secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.










