Penulis: Fityan

---

TVRINews – Dubai, UEA 

Tanpa Persetujuan Senat, Perintah Eksekutif Trump Perkuat Aliansi dengan Qatar di Tengah Gejolak Regional

Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menjanjikan akan menggunakan segala cara, termasuk tindakan militer Amerika Serikat, untuk membela negara kaya energi, Qatar. Namun, bobot janji tersebut masih belum jelas.

Perintah yang tersedia di situs web Gedung Putih. ini tampaknya menjadi langkah lain dari Trump untuk meyakinkan Qatar, menyusul serangan mendadak Israel yang menargetkan para pemimpin Hamas saat mereka mempertimbangkan gencatan senjata dengan Israel terkait perang di Jalur Gaza.

Informasi dari Gedung Putih kepada Associated Press bahwa Trump melakukan panggilan telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Rabu. Gedung Putih tidak merilis rincian tentang percakapan tersebut.

Teks perintah eksekutif tersebut menyoroti "kerja sama erat" dan "kepentingan bersama" kedua negara, seraya bersumpah untuk "menjamin keamanan dan integritas teritorial negara Qatar dari serangan eksternal."

"Amerika Serikat akan menganggap setiap serangan bersenjata terhadap wilayah, kedaulatan, atau infrastruktur penting negara Qatar sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Amerika Serikat," demikian bunyi perintah tersebut. "Jika terjadi serangan seperti itu, Amerika Serikat akan mengambil semua tindakan yang sah dan tepat—termasuk diplomatik, ekonomi, dan, jika perlu, militer untuk membela kepentingan Amerika Serikat dan negara Qatar serta memulihkan perdamaian dan stabilitas."

Perintah ini muncul tak lama setelah kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington pada Senin (29/) . Gedung Putih mengatakan, Trump mengatur panggilan antara Netanyahu dan Qatar selama kunjungan tersebut, di mana Netanyahu "menyampaikan penyesalan yang mendalam" atas serangan yang menewaskan enam orang, termasuk seorang anggota pasukan keamanan Qatar.

Hingga saat ini, pejabat Qatar belum memberikan tanggapan terkait perintah Trump. Namun, jaringan berita satelit yang didanai Qatar, Al Jazeera, melaporkan secara mencolok pada Rabu (1/10) dengan judul, "Perintah eksekutif baru Trump menjamin keamanan Qatar setelah serangan Israel."

Ruang lingkup janji ini masih dipertanyakan, karena perjanjian yang mengikat secara hukum atau perjanjian, biasanya membutuhkan persetujuan dari Senat AS. Meskipun demikian, para presiden sebelumnya juga pernah membuat perjanjian internasional tanpa persetujuan Senat, seperti kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Pada akhirnya, setiap keputusan untuk mengambil tindakan militer berada di tangan presiden.

Qatar adalah negara semenanjung yang kaya raya berkat cadangan gas alamnya. Negara ini menjadi mitra militer kunci AS, dengan menjadi basis operasional Komando Pusat Amerika di Pangkalan Udara Al Udeid. Presiden Joe Biden bahkan menamakan Qatar sebagai sekutu utama non-NATO pada tahun 2022, sebagian karena bantuannya selama penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Paska-serangan Israel, Arab Saudi juga menjalin perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan, yang menempatkan kerajaan itu di bawah "payung nuklir" Islamabad.

"Pentingnya Teluk di Timur Tengah dan maknanya bagi Amerika Serikat membutuhkan jaminan spesifik AS di luar jaminan Presiden Donald J. Trump tentang non-pengulangan dan pertemuan makan malam," ujar Bader al-Saif, seorang profesor sejarah di Universitas Kuwait. 
Ia menambahkan, negara-negara Teluk Arab lainnya mungkin akan mencari perjanjian serupa dengan penjamin keamanan regional tersebut.

---

Editor: Redaksi TVRINews