Penulis: Fityan

---

TVRINews – Islamabad

Pakistan Menghadapi Ancaman Kelangkaan Energi Akibat Terhentinya Pasokan LNG Qatar di Tengah Konflik Regional

Hanya dalam hitungan pekan, lanskap energi Pakistan berubah drastis dari kondisi surplus yang membebani menjadi ancaman kelangkaan yang melumpuhkan. 

Serangkaian serangan militer di Timur Tengah telah memutus rantai pasok gas alam cair (LNG) global, memaksa Islamabad bersiap menghadapi musim panas yang penuh dengan pemadaman listrik terencana.

Pada awal tahun ini, Pakistan justru memiliki kelebihan pasokan LNG impor. Permintaan domestik tercatat menurun selama tiga tahun berturut-turut, dari puncaknya sebesar 8,2 juta ton pada 2021 menjadi 6,1 juta ton pada akhir 2025. 

Penurunan ini dipicu oleh banjirnya panel surya murah di pasar serta pengurangan aktivitas sektor industri.

Namun, eskalasi militer pada 28 Februari yang melibatkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur militer Iran mengubah segalanya. 

Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan serangan balasan terhadap fasilitas gas Qatar di Ras Laffan telah menghentikan aliran energi ke Asia Selatan.

Dampak Force Majeure dan Kelumpuhan Produksi

Qatar, pemasok utama Pakistan, telah menyatakan status force majeure setelah fasilitas ekspornya terkena dampak serangan drone. Keputusan ini melepaskan Qatar dari kewajiban pengiriman karena situasi di luar kendali hukum.

Data dari regulator energi Pakistan, OGRA, menunjukkan dampak yang nyata: dari 12 pengiriman yang direncanakan pada Maret, hanya dua yang berhasil bersandar di pelabuhan.

"Dengan terhentinya total pasokan LNG Pakistan menyusul deklarasi force majeure oleh Qatar, pembangkit listrik bertenaga gas secara efektif keluar dari urutan operasional," ujar Haneea Isaad, analis energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), kepada Al Jazeera Jumat 3 April 2026.

Harga minyak mentah Brent melonjak melampaui $109 per barel pada hari Kamis 2 April 2026, sementara harga gas Eropa melompat 6 persen dalam satu sesi perdagangan tunggal. Bagi Pakistan, yang menggantungkan 99 persen impor gasnya dari Qatar dan UEA, pergeseran dari surplus ke kelangkaan terjadi hampir dalam semalam.

Kegagalan Perencanaan Energi

Sebelum perang pecah, Pakistan justru terjebak dalam kontrak jangka panjang yang kaku. Pemerintah terpaksa membayar pasokan gas meskipun permintaan domestik sedang anjlok.

Manzoor Ahmed, peneliti dari Policy Research Institute for Equitable Development (PRIED), menyoroti bahwa kontrak tersebut membuat pemerintah harus "tetap membeli LNG bahkan saat permintaan runtuh." 

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan energi surya yang pesat tidak diperhitungkan secara akurat dalam perencanaan energi nasional.

Akibatnya, utang sirkular di sektor gas melonjak mencapai 3,3 triliun rupee (sekitar $11 miliar). Saat ini, pemerintah berusaha mengaktifkan kembali sumur gas domestik yang sebelumnya ditutup untuk menyeimbangkan tekanan pipa saat periode surplus.

Meskipun cuaca yang masih sejuk dan kontribusi energi surya memberikan napas lega sementara, tantangan sesungguhnya akan muncul saat puncak musim panas. Kebutuhan listrik Pakistan diperkirakan akan melampaui 33.000 megawatt, jauh di atas kapasitas yang tersedia tanpa dukungan LNG.

Haneea Isaad memperingatkan bahwa kembali ke pasar spot bukanlah pilihan yang layak mengingat kondisi keuangan negara yang rapuh.

"Opsi satu-satunya yang tersisa bagi pemerintah mungkin adalah load-shedding (pemadaman listrik terencana), kemungkinan sekitar dua hingga tiga jam setiap harinya," tutup Isaad.

Bagi warga Pakistan, krisis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap produktivitas industri dan biaya hidup yang kian mencekik di tengah ketidakpastian geopolitik global.

---

Editor: Redaktur TVRINews