Penulis: Fityan

---

TVRINews –  London, Inggris

Gelombang pengakuan negara Palestina oleh para sekutu Israel. Sebanyak 10 negara, termasuk anggota G7, berupaya mencegah upaya Israel untuk menghapus solusi dua negara.

Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Keputusan ini diambil dalam pernyataan terpisah Minggu (21/9), menandai langkah signifikan pertama dari negara-negara anggota G7. 

Gelombang pengakuan ini datang di tengah kekhawatiran bahwa Israel akan merespons dengan mencaplok sebagian Tepi Barat, memicu potensi konfrontasi lebih lanjut dan isolasi politik bagi Israel.

Langkah ini merupakan bagian dari manuver yang lebih luas yang dirancang untuk mengisolasi Hamas dan menantang upaya pemerintah Israel yang dinilai ingin menghapus kemungkinan berdirinya negara Palestina. 

Portugal juga mengumumkan langkah serupa pada hari Minggu malam. Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menyebut pengakuan ini sebagai realisasi kebijakan luar negeri Portugal yang fundamental.

"Pengakuan negara Palestina adalah realisasi dari garis kebijakan luar negeri Portugal yang fundamental, konstan, dan mendasar," kata Rangel. "Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi... gencatan senjata sangat mendesak."

Selain Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, beberapa negara lain yang juga diperkirakan akan menyusul pengakuan ini adalah Belgia, Prancis, Luksemburg, Malta, serta kemungkinan Selandia Baru dan Liechtenstein. 

Pengumuman formal diperkirakan akan dilakukan pada konferensi khusus PBB yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara.

Namun, pengakuan yang sebagian bersifat simbolis ini berisiko memicu respons negatif dari Israel, yang bisa berujung pada pencaplokan sebagian Tepi Barat. Situasi ini dapat memicu sanksi perdagangan dari Eropa dan isolasi politik lebih lanjut, termasuk kemungkinan penangguhan keanggotaan Israel di PBB.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menulis di X, "Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai."

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa langkah Canberra "mengakui aspirasi sah dan telah lama dipegang oleh rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri." Seperti yang dikutip The Guardian senin (22/9).

Menanggapi situasi ini, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mendesak negara-negara untuk tidak terintimidasi oleh ancaman Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. 

Namun, para menteri mengakui bahwa keputusan ini dipicu oleh meningkatnya kengerian global terhadap strategi Israel di Gaza, khususnya rencana Israel untuk menyetujui permukiman baru yang akan memotong wilayah Tepi Barat menjadi dua.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong di balik gelombang pengakuan ini, memperingatkan bahwa "pendekatan pemerintah Anda dan beberapa menteri khususnya adalah untuk menghancurkan kemungkinan solusi dua negara." Macron juga menegaskan bahwa pengakuan ini bukanlah hadiah bagi Hamas, melainkan upaya untuk mencegah kelompok tersebut menguasai masa depan Palestina.

Meski mendapat dukungan luas, kelemahan utama dari rencana ini adalah kurangnya dukungan Israel dan ketidakpastian kendali atas reformasi Otoritas Palestina serta perlucutan senjata Hamas. 

Namun, Prancis berpendapat langkah ini telah membawa konsesi dari Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, termasuk kecaman terhadap serangan 7 Oktober sebagai tindakan teroris.

Sebagai bagian dari rencana ini, Prancis, bersama Arab Saudi, Norwegia, dan Spanyol, berupaya menghentikan upaya Israel yang menahan miliaran dolar yang seharusnya menjadi milik Otoritas Palestina. Kuartet ini menggalang paket bantuan darurat untuk mencegah keruntuhan Otoritas Palestina.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak proposal ini. Meskipun Macron menawarkan diri untuk mengunjungi Israel guna menjelaskan pemikiran Prancis, Netanyahu menolaknya, kecuali proposal pengakuan ditarik. 

Situasi ini membuat Macron memperingatkan Netanyahu bahwa operasi di Gaza hanya akan merusak citra dan kredibilitas Israel di mata dunia.

"Operasi terbaru Israel menyebabkan begitu banyak korban sipil dan korban jiwa sehingga Anda benar-benar menghancurkan citra dan kredibilitas Israel, tidak hanya di kawasan tetapi juga di opini publik di mana pun," kata Macron.

---

Editor: Redaksi TVRINews