Penulis: Fityan

---

TVRInews – Beirut, Lebanon

Senjata Ditukar Dengan Perlindungan Hukum, Pejabat Sebut Upaya ini Bisa Buka Jalan Menuju Perubahan Besar

Pejabat pemerintah Lebanon menyuarakan optimisme bahwa upaya pelucutan senjata di kamp-kamp pengungsi Palestina dapat membuka jalan bagi pemberian hak-hak hukum yang lebih luas bagi warga Palestina di negara tersebut. Hal ini disampaikan setelah sejumlah kamp menyerahkan tumpukan senjata mereka kepada militer Lebanon.

Ramez Dimashkieh, Kepala Komite Dialog Lebanon-Palestina, sebuah badan pemerintah yang menjembatani komunikasi antara pengungsi dan pejabat, mengungkapkan kepada The Associated Press bahwa kelompoknya tengah menyusun usulan legislasi. "Jika masyarakat melihat langkah serius dalam penyerahan senjata dan mereka melihat bahwa warga Palestina di sini. serius untuk bertransformasi menjadi masyarakat sipil alih-alih kamp militer, itu akan membuat wacana ini jauh lebih mudah," ujarnya.

Usulan legislasi ini diharapkan dapat diperkenalkan pada akhir tahun ini, dengan tujuan untuk meningkatkan situasi sekitar 200.000 pengungsi Palestina di Lebanon. Saat ini, mereka tidak diberikan kewarganegaraan, dilarang bekerja di banyak profesi, memiliki sedikit perlindungan hukum, dan tidak dapat memiliki properti.

Langkah Awal Menuju Sipil
Langkah pelucutan senjata ini dimulai setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Lebanon Joseph Aoun mengumumkan rencana ini tiga bulan lalu. Pekan lalu, faksi-faksi Palestina di kamp pengungsi Burj al-Barajneh mulai menyerahkan sebagian senjata mereka kepada tentara Lebanon.

Meskipun kritik muncul karena jumlah senjata yang diserahkan dianggap kecil dan simbolis, Dimashkieh bersikeras bahwa pemerintah serius dalam menjalankan inisiatif ini. "Apa pun senjata yang diberikan, sekarang mereka berada dalam kepemilikan Angkatan Bersenjata Lebanon," katanya. "Jadi kita harus senang tentang itu."

Pada hari Kamis, tiga kamp lain di Lebanon selatan juga menyerahkan senjata, termasuk roket Grad, RPG, senapan mesin, dan granat tangan.

Kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon yang berjumlah 12 ini tidak berada di bawah kendali otoritas Lebanon. Selama bertahun-tahun, bentrokan antara faksi-faksi Palestina sering terjadi di dalam kamp, menimbulkan korban jiwa dan memengaruhi area sekitar. Dorothee Klaus, Direktur UNRWA di Lebanon, menyampaikan harapan serupa. 

"Kami sangat berharap ini mengarah pada situasi keselamatan dan keamanan serta stabilitas dengan administrasi sipil yang berfungsi," katanya.

Tujuan akhirnya, menurut Dimashkieh, adalah agar kamp-kamp dipatroli oleh polisi Lebanon atau pasukan keamanan internal sambil diatur oleh pejabat sipil Palestina. Namun, ia mengakui akan ada "masa transisi" sebelum hal itu terjadi.

Meskipun faksi-faksi yang menentang Abbas, seperti Hamas, menolak rencana ini, Dimashkieh menyatakan optimisme. "Kami telah melakukan pembicaraan awal dengan Hamas," katanya, "dan saya cukup optimis bahwa kami akan membuat kemajuan" dalam mengajak mereka bergabung.

Baca juga: Trump Obral Senjata Rp 12 Triliun ke Ukraina

---

Editor: Redaksi TVRINews