TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh dan Sumatra. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak dapat rampung pada 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan strategis antara Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Sugiono menekankan pentingnya penyelarasan program lintas kementerian/lembaga dengan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah terdampak. Proses pemulihan mengacu pada Rencana Induk 2026–2028, termasuk memastikan kesiapan lahan relokasi hunian yang aman dan memiliki kepastian hukum.
Dalam koordinasi bersama Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatra, pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, bersama Kepala BNPB, Sugiono mengawal percepatan pembangunan fisik di wilayah terdampak. Selain target penyelesaian 5.000 unit huntap pada 2026, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar.
"Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kemudian, Sugiono juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendanaan program pemulihan pascabencana, terutama menjelang pergantian tahun anggaran 2026 ke 2027. Menurutnya, pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga harus tetap berjalan agar proses pemulihan masyarakat tidak terhambat.
"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal," ucapnya.
Selain pemulihan pascabencana di Sumatra, pertemuan tersebut turut membahas penanganan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah.
Dalam hal ini, Kemendagri didorong untuk menginstruksikan kepala daerah memperketat pengawasan hingga tingkat akar rumput. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca oleh BNPB untuk mengendalikan sisa titik api.
Pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan, serta mendukung penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan.
Sugiono memastikan koordinasi dengan BNPB terus diperkuat agar kendala operasional di lapangan dapat segera ditangani.
"Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan percepatan pemulihan pascabencana berjalan berkelanjutan sekaligus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di berbagai daerah.
