TVRINews – Den Haag, Belanda
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengadilan tertinggi PBB menyatakan sebuah negara bertanggung jawab langsung atas kejahatan genosida setelah melalui proses hukum selama tujuh tahun.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis 19 November 2026 waktu setempat resmi menetapkan bahwa Myanmar telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Putusan bersejarah yang dibacakan di Den Haag, Belanda, tersebut mengakhiri sengketa hukum selama tujuh tahun sekaligus menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum internasional.
Dalam amar putusan yang dibacakan di hadapan sidang pleno, Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan bahwa majelis hakim memiliki keyakinan penuh atas pelanggaran Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.
"Pengadilan sepenuhnya yakin bahwa Myanmar melakukan tindakan yang termasuk dalam cakupan Konvensi Genosida dengan niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar," ujar Iwasawa saat membacakan putusan.
Bukti Kekerasan Sistematis dan Korban Jiwa
Berdasarkan laporan Al Jazeera yang merujuk pada dokumen persidangan ICJ, bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar menewaskan sedikitnya 10.000 warga sipil Rohingya selama operasi militer pada periode 2016 hingga 2017.
Majelis hakim mencatat adanya pola serangan terstruktur yang mencakup pembunuhan massal terhadap orang dewasa maupun anak-anak, penghancuran ratusan desa, serta kekerasan seksual secara luas.
Para pakar hukum internasional menilai vonis pada Kamis ini menjadi preseden krusial terkait pengakuan kekerasan seksual sebagai instrumen genosida. Dalam Konvensi Genosida, tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok etnis atau agama dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan genosida.
Tim penyelidik PBB menemukan bahwa pemerkosaan berkelompok dan mutilasi terhadap perempuan Rohingya dilakukan secara sistematis untuk memutus garis keturunan mereka.
Gugatan ini pertama kali diajukan ke ICJ pada November 2019 oleh Gambia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika Barat, dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Meski tidak berbatasan langsung, Gambia menggunakan hak hukumnya sebagai sesama negara pihak dalam Konvensi Genosida untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kekejaman di Negara Bagian Rakhine.
Dalam sesi persidangan sebelumnya, Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menegaskan bahwa perkara tersebut menyangkut nasib kemanusiaan yang nyata, bukan sekadar perdebatan teknis hukum.
"Ini adalah tentang manusia nyata, kisah nyata, dan kelompok umat manusia yang nyata. Suku Rohingya di Myanmar. Mereka telah menjadi sasaran pemusnahan," kata Jallow di hadapan majelis hakim.
Dampak Pengungsian dan Bantahan Pemerintah Myanmar
Operasi militer yang disebut otoritas Myanmar sebagai "operasi pembersihan" hampir satu dekade lalu memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh.
Data terbaru Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) per akhir Oktober 2026 mencatat lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp-kamp pengungsian Bangladesh, terutama di wilayah Cox's Bazar, sementara kurang dari 600.000 jiwa diperkirakan masih bertahan di Myanmar.
Kesaksian para penyintas dari Desa Tula Toli yang dihimpun oleh The Guardian serta diverifikasi melalui citra satelit menjadi salah satu bukti kunci dalam persidangan. Para saksi memaparkan penembakan sistematis terhadap warga sipil, penguburan massal, hingga pembunuhan anak-anak di tepi sungai sebelum desa mereka dibumihanguskan.
Menanggapi dakwaan tersebut, pihak Myanmar secara konsisten membantah tuduhan genosida. Otoritas di Naypyidaw berdalih bahwa pengerahan militer pada 2017 merupakan langkah kontraterorisme yang sah untuk merespons serangan pos polisi oleh kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Sementara itu, pemimpin militer Myanmar saat operasi tersebut berlangsung, Min Aung Hlaing yang kemudian merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021 dan menjabat sebagai presiden sipil sejak April 2026 juga tengah menghadapi permohonan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan ICC yang mengadili individu, ICJ berwenang memutus tanggung jawab hukum sebuah negara.
Preseden Baru Hukum Internasional
Sejak didirikan pasca-Perang Dunia II, ICJ belum pernah menjatuhkan vonis bahwa suatu negara secara langsung melakukan genosida. Pada kasus perang Balkan tahun 2007 terkait pembantaian Srebrenica, pengadilan hanya menyatakan Serbia gagal mencegah genosida, bukan sebagai pelaku langsung.
Mengutip laporan Reuters, putusan terhadap Myanmar ini dipantau ketat oleh berbagai pemerintah dunia karena sifatnya yang final, mengikat secara hukum, dan tidak dapat dibanding.
Selain membuka jalan bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi diplomatik maupun embargo, vonis ini diprediksi menjadi tolok ukur penting bagi gugatan genosida lainnya yang sedang berjalan di ICJ, termasuk perkara yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait konflik di Gaza.
Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia Amnesty International mendesak komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN, untuk segera memastikan kepatuhan Myanmar terhadap putusan pengadilan serta menjamin pemulihan hak dan reparasi bagi para penyintas Rohingya.










