Penulis: Fityan

---

TVRINews – Washington DC

Kebijakan maritim AS di Amerika Latin dinilai melampaui wewenang hukum internasional dan meningkatkan risiko konflik bersenjata.

Keputusan Presiden Donald Trump untuk menerapkan "blokade" terhadap kapal-kapal tanker minyak Venezuela yang terkena sanksi memicu perdebatan serius mengenai legalitas operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Langkah agresif ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hukum dan politisi bahwa AS tengah bergeser menuju konfrontasi terbuka.

Pemerintah AS menyatakan bahwa tindakan ini bersifat terukur dan hanya menargetkan entitas yang melanggar sanksi, bukan warga sipil. Namun, sejumlah pakar memperingatkan bahwa penyitaan minyak yang terkait dengan pemerintahan Nicolás Maduro dapat memicu respons militer dari Venezuela.

"Ketakutan terbesar saya adalah inilah cara perang bermula dan bagaimana konflik meningkat di luar kendali," ujar Rep. Jason Crow, anggota Partai Demokrat dari Colorado sekaligus veteran perang Irak dan Afghanistan. Ia juga menyoroti kurangnya konsultasi pemerintah dengan Kongres terkait langkah tersebut.

Antara Penegakan Sanksi dan Tindakan Perang

Secara hukum, penggunaan istilah "blokade" membawa konsekuensi berat. Claire Finkelstein, profesor hukum keamanan nasional di University of Pennsylvania, menilai taktik ini tampak seperti upaya terselubung untuk memancing reaksi Venezuela sebagai pembenaran aksi bela diri pihak AS.

"Kekhawatirannya adalah kita sedang memaksakan diri menuju konflik bersenjata," kata Finkelstein kepada Associated Press.

Di sisi lain, kubu Republik memberikan dukungan kuat. Anggota DPR Michael McCaul menyamakan tindakan terhadap Venezuela dengan tekanan terhadap tanker Iran. "Mereka melanggar sanksi, jadi saya tidak melihat adanya masalah," tegas McCaul.

Blokade atau Karantina

Internal Pentagon sendiri cenderung menghindari istilah "blokade" dan lebih memilih kata "karantina". Berdasarkan hukum internasional, blokade dianggap sebagai tindakan perang yang memerlukan deklarasi formal. Sementara itu, karantina dianggap sebagai langkah keamanan selektif untuk mencegah aktivitas ilegal tertentu.

Mark Nevitt, profesor hukum di Universitas Emory dan mantan jaksa militer Angkatan Laut, menyebut strategi ini sebagai "blokade kelas junior". Menurutnya, pemerintah mencoba menggunakan instrumen hukum perang secara selektif tanpa adanya status perang yang sah secara internasional.

Dampak Ekonomi bagi Venezuela

Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sangat bergantung pada pendapatan tersebut untuk menopang ekonominya yang terpuruk. Sejak 2005, AS telah menjatuhkan sanksi atas tuduhan korupsi dan kegiatan anti-demokrasi, yang kemudian diperluas hingga sektor minyak.

---

Editor: Redaksi TVRINews