Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun (Foto: AFP)
Penulis: Fityan
TVRINews – Beijing
Beijing Serukan Penghentian Ketegangan Pasca-Keputusan Gencatan Senjata Washington
Pemerintah China memberikan peringatan keras terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kini berada dalam fase krusial. Beijing mendesak semua pihak untuk menahan diri guna mencegah pecahnya konfrontasi bersenjata yang lebih luas.
Pernyataan ini muncul pada Rabu 22 April 2026 setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk memperpanjang masa gencatan senjata secara sepihak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa stabilitas kawasan saat ini sedang dipertaruhkan. Menurutnya, komunitas internasional harus memprioritaskan dialog di atas pengerahan kekuatan militer.
“Situasi regional saat ini berada pada titik kritis, bertransisi antara perang dan perdamaian; prioritas utama tetaplah melakukan segala upaya untuk mencegah dimulainya kembali permusuhan,” ujar Guo Jiakun dalam pengarahan media di Beijing.
Meskipun Trump telah menunda berakhirnya gencatan senjata dua minggu yang seharusnya jatuh pada hari Selasa, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Washington menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan hingga Teheran memberikan respons resmi yang memadai.
Peran Konstruktif Beijing
Dalam menanggapi dinamika terbaru ini, China memilih untuk bersikap diplomatis. Guo Jiakun tidak memberikan komentar spesifik mengenai detail teknis perpanjangan gencatan senjata oleh AS, namun ia menegaskan komitmen negaranya dalam menjaga perdamaian global.
Beijing menyatakan akan terus memainkan peran "konstruktif" dalam meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Sebagai salah satu mitra dagang utama di Timur Tengah, China memiliki kepentingan strategis untuk memastikan jalur logistik dan stabilitas energi tidak terganggu oleh eskalasi militer.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Teheran belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran perpanjangan gencatan senjata maupun kelanjutan blokade pelabuhan yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
Editor: Redaksi TVRINews