Writer: Fityan

---

TVRINews - Jerusalem

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana perluasan permukiman yang berpotensi membelah Tepi Barat, memicu kecaman keras dari Palestina dan komunitas internasional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi mendorong maju rencana kontroversial untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang disebut para kritikus sebagai "pukulan telak" terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan. 

Dalam sebuah acara penandatanganan di permukiman Maale Adumim, Netanyahu menyatakan dengan tegas, "Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini milik kami."

Keputusan yang diambil pada Kamis ini, dilaporkan oleh Al Jazeera, adalah untuk memulai proyek pembangunan di sebuah area seluas 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai “East 1” atau “E1”. Proyek ini akan mencakup pembangunan 3.400 unit rumah baru bagi para pemukim Israel. Para analis memperingatkan bahwa jika terlaksana, proyek ini akan memutus Tepi Barat dari Yerusalem Timur yang diduduki, tempat yang sangat penting bagi Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Kecaman dari Palestina dan Komunitas Internasional
Langkah Netanyahu memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina. Juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, bersikukuh bahwa negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya adalah kunci perdamaian. 

Ia menyebut solusi dua negara "tak terhindarkan" meskipun ada tindakan dari Netanyahu. "Negara ini mendorong seluruh kawasan ke jurang kehancuran," ujar Rudeineh seperti dikutip dalam artikel Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa 149 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dan menyerukan agar negara-negara lain segera melakukan hal yang sama.

Secara hukum, semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967, dianggap ilegal di bawah hukum internasional. Hal ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah tersebut melanggar hukum dan harus diakhiri. Namun, Netanyahu menyebut keputusan tersebut sebagai "keputusan penuh kebohongan."

Sejarah Kebijakan Kontroversial Netanyahu

Menurut laporan Al Jazeera dan CNN, Netanyahu dikenal sebagai pendukung setia permukiman. Pada tahun 2001, dalam sebuah rekaman video, ia dengan bangga menyatakan, "Saya secara de facto mengakhiri Perjanjian Oslo." Ia juga berperan penting dalam pembentukan permukiman Har Homa di Yerusalem Timur pada masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri.

Kebijakan ini juga didukung oleh tokoh-tokoh sayap kanan dalam pemerintahannya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan mengatakan bahwa proyek seperti E1 akan "membantu menghapus Palestina dari peta."

Respon global terhadap tindakan Netanyahu semakin memanas. Lebih dari 100 negara telah mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut Israel mengakhiri pendudukan di Tepi Barat. 

Baru-baru ini, 21 negara, termasuk Inggris, Australia, dan Jepang, mengecam rencana pembangunan permukiman baru ini. Jerman juga mengumumkan dukungannya terhadap proposal solusi dua negara yang dipimpin oleh Prancis.

Peningkatan Kekerasan di Wilayah Konflik

Berita pemekaran permukiman ini datang di tengah eskalasi kekerasan yang terus meningkat. Pada Senin, enam orang tewas dalam serangan penembakan di Yerusalem. Pasukan Israel merespons dengan menyerbu kota-kota dan menghancurkan rumah-rumah tersangka Palestina di Tepi Barat, dan melakukan penangkapan massal.

Sementara itu, di Gaza, perang yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 64.656 orang dan melukai lebih dari 163.503. Netanyahu terus mendorong apa yang ia sebut sebagai "migrasi sukarela," sebuah istilah yang oleh Al Jazeera disebut sebagai eufemisme untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis.

---

Editor: Redaksi TVRINews