TVRINews – Antalya, Turki
Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara berkembang menolak dokumen utama KTT Iklim PBB di Turki karena tidak mencantumkan komitmen penghentian bahan bakar fosil.
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, resmi berakhir tanpa kesepakatan utama pada Minggu 22 November 2026 waktu setempat. Sejumlah blok negara besar dan negara rentan iklim secara tegas menolak draf keputusan akhir setelah perundingan berjalan alot selama dua pekan.
Kebuntuan terjadi akibat dokumen utama bertajuk Pakta Antalya (Antalya Pact) dinilai gagal merespons urgensi krisis iklim global. Rancangan yang disusun oleh Turki dan Australia selaku pimpinan bersama konferensi tersebut tidak mencantumkan klausul transisi penghentian bahan bakar fosil.
Menteri Lingkungan Hidup Irlandia, Darragh O’Brien, yang berbicara mewakili Uni Eropa dalam sidang pleno, menyatakan penolakan keras terhadap teks tersebut. Ia menilai draf kesepakatan tidak sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan dan berisiko memperlebar kesenjangan antara komitmen dan aksi nyata di lapangan.
"Kami tidak akan mengesahkan keputusan utama atau Pakta Antalya yang bahkan tidak menyinggung soal bahan bakar fosil, yang merupakan pemicu utama perubahan iklim," ujar O’Brien sebagaimana dilansir dari laporan media internasional yang memantau jalannya sidang di Antalya.
Sikap Uni Eropa tersebut mendapat dukungan luas di ruang sidang dan diikuti oleh keberatan serupa dari delegasi Inggris, Norwegia, Panama, serta Kepulauan Marshall. Sebelumnya, lebih dari 130 negara telah mendesak agar hasil konferensi memuat mandat tegas untuk meninggalkan energi fosil.
Presiden COP31 dari Turki, Murat Kurum, akhirnya mengakui bahwa rancangan dokumen utama tersebut tidak memperoleh konsensus yang disyaratkan sehingga batal diadopsi. Meski demikian, forum tetap meloloskan sejumlah keputusan teknis terkait isu pendukung guna mencegah kegagalan total konferensi.
"Kami telah berupaya maksimal dan tidak pernah memaksakan teks ini maupun memberikan ultimatum kepada pihak mana pun. Jelas terdapat pihak-pihak di ruangan ini yang menentang, sehingga kami mengakui tidak ada konsensus atas dokumen ini," kata Kurum dalam keterangan resminya.
Perdebatan Teknologi Karbon dan Kritik Negara Berkembang
Selain absennya komitmen penghentian energi fosil, rancangan Pakta Antalya menuai polemik karena memasukkan ketentuan mengenai teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage atau CCS). Kalangan pengamat lingkungan menilai teknologi tersebut berpotensi melanggengkan ketergantungan industri terhadap bahan bakar fosil.
Di sisi lain, Arab Saudi membela pencantuman klausul teknologi karbon tersebut dalam naskah perundingan. Sementara itu, sejumlah negara termasuk China, Pakistan, serta kelompok negara-negara Afrika memilih tidak mengajukan keberatan atas draf tersebut meski tetap menyampaikan catatan kritis.
Direktur lembaga kajian Power Shift Africa, Mohamed Adow, melontarkan kritik tajam terhadap hasil konferensi yang dinilainya mengabaikan nasib negara berkembang yang paling terdampak bencana iklim. Ia juga menyoroti konsistensi negara-negara maju dalam menjalankan komitmen transisi energi mereka sendiri.
"Bagi negara-negara yang menghadapi gagal panen, kehancuran permukiman, dan lonjakan utang akibat krisis iklim, situasi ini mencerminkan pengabaian oleh negara-negara kaya yang paling bertanggung jawab atas krisis ini," tegas Adow.
Perundingan COP31 yang diikuti hampir 200 negara ini sejatinya dijadwalkan rampung pada Jumat lalu, namun terpaksa molor hingga Minggu sore akibat tajamnya perbedaan kepentingan.
Lambannya proses negosiasi ini turut menuai kekecewaan dari mantan Utusan Khusus Iklim PBB sekaligus mantan Presiden Irlandia, Mary Robinson, yang menilai kepemimpinan konferensi kurang menunjukkan rasa urgensi di tengah meningkatnya bencana cuaca ekstrem global sepanjang tahun ini.










