Penulis: Fityan

---

TVRINews - Washington

Kebijakan Trump Soal Visa yang Berubah-ubah Picu Kebingungan di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok

Pernyataan mengejutkan dari mantan Presiden AS Donald Trump yang akan mengizinkan 600.000 mahasiswa Tiongkok belajar di universitas-universitas Amerika, secara tak terduga memicu gelombang kritik dari basis konservatifnya sendiri, termasuk para pendukung garis keras "Make America Great Again" (MAGA). Kebijakan ini dinilai sangat bertolak belakang dengan langkah-langkah pembatasan visa yang diterapkan selama masa kepresidenan Trump sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, di Oval Office. Ia menegaskan kembali komitmennya dalam pertemuan Kabinet keesokan harinya, di mana ia duduk di samping Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal menentang masuknya mahasiswa Tiongkok.

"Saya mendengar banyak cerita bahwa kita tidak akan mengizinkan mahasiswa mereka, tapi kita akan mengizinkan mahasiswa mereka masuk. Kita akan mengizinkannya. Ini sangat penting 600.000 mahasiswa," kata Trump, seperti dilansir oleh kantor berita The Associated Press (AP).

Angka 600.000 ini jauh lebih tinggi dari jumlah mahasiswa Tiongkok yang saat ini terdaftar di universitas AS. Data menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah mahasiswa Tiongkok di AS hanya sekitar 277.398, dan angka ini terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Reaksi Keras dari Pendukung Inti
Pernyataan Trump ini langsung mendapat respons negatif dari tokoh-tokoh kunci dalam gerakan MAGA, yang selama ini mengusung agenda "America First." Mantan penasihatnya, Steve Bannon, mengkritik keras dengan mengatakan, "seharusnya tidak ada mahasiswa asing di sini untuk saat ini."

Sementara itu, anggota kongres dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, mempertanyakan alasan ekonomi di balik kebijakan tersebut. "Jika menolak mengizinkan mahasiswa Tiongkok ini masuk ke sekolah kita menyebabkan 15% dari mereka gagal, maka sekolah-sekolah ini harusnya gagal sejak awal karena mereka ditopang oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT)," ujar Greene.

Dalam laporan AP, Howard Lutnick, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan, membela Trump dengan argumen bahwa kebijakan tersebut adalah "pandangan ekonomi yang rasional." Ia bahkan mengklaim bahwa tanpa mahasiswa asing, 15% universitas dan perguruan tinggi AS akan gulung tikar.

Mengapa Perubahan Sikap Ini Begitu Mengejutkan?
Perubahan sikap Trump ini membingungkan banyak pihak. Selama masa jabatannya, pemerintahannya telah menerapkan serangkaian kebijakan ketat untuk visa pelajar. Bahkan pada akhir Mei, Departemen Luar Negeri mengumumkan akan "mencabut visa secara agresif bagi mahasiswa Tiongkok, termasuk mereka yang memiliki koneksi dengan Partai Komunis Tiongkok atau belajar di bidang-bidang kritis."

Seorang pejabat di era pemerintahan Biden, Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell, pernah menyarankan agar mahasiswa Tiongkok datang ke AS untuk mempelajari ilmu humaniora dan sosial, "bukan fisika partikel."

Pernyataan Trump ini juga menyoroti peran penting mahasiswa internasional dalam sistem pendidikan tinggi AS. Sebuah analisis oleh NAFSA, sebuah asosiasi pendidik internasional, menemukan bahwa mahasiswa internasional menyumbang sekitar $43,8 miliar untuk ekonomi AS dan mendukung 378.175 pekerjaan selama tahun ajaran 2023-2024.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menuduh AS melakukan "diskriminasi, bermotif politik, dan penegakan hukum yang selektif" terhadap mahasiswa Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan bahwa beberapa mahasiswa telah diperlakukan tidak adil, bahkan ada yang ditahan dan dideportasi.

Hingga saat ini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan di balik angka yang disebutkan Trump, menambah lapisan kebingungan atas kebijakan visa yang terus berubah di tengah hubungan AS-Tiongkok yang tegang.

Baca juga: PBB Tuntut Israel Atas Pengeboman Rumah Sakit di Gaza

---

Editor: Redaksi TVRINews