Penulis: Fityan
TVRINews – Brussels
Laporan diplomatik Eropa sebut Israel langgar Pasal 2 Perjanjian Asosiasi UE-Israel terkait hak asasi manusia; diskusi lanjutan dijadwalkan bulan Juli.
Uni Eropa (UE) menyatakan ada indikasi bahwa Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam Perjanjian Asosiasi UE-Israel. Pernyataan ini muncul dari dokumen yang diperoleh Reuters pada sabtu (21/6), yang disusun oleh European External Action Service (EEAS), lembaga diplomasi UE.
“Ada indikasi bahwa Israel melanggar kewajiban HAM sesuai Pasal 2 dari Perjanjian Asosiasi UE-Israel,” demikian isi laporan EEAS, merujuk pada evaluasi dari lembaga internasional independen.
Perjanjian tersebut, yang berlaku sejak tahun 2000, menyatakan bahwa hubungan UE dan Israel harus “didasarkan pada penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.”
Laporan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Eropa terkait operasi militer Israel di Gaza dan krisis kemanusiaan yang memburuk. Dokumen EEAS secara tegas menyebut pembatasan bantuan makanan, obat-obatan, serta serangan terhadap fasilitas medis sebagai pelanggaran yang berdampak luas terhadap warga sipil Gaza.
“Pembatasan Israel atas pengiriman makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, dan kebutuhan penting lainnya berdampak pada seluruh populasi Gaza yang berada di wilayah terdampak,” tulis laporan tersebut.
Tidak hanya Gaza, laporan juga menyoroti kekerasan pemukim di Tepi Barat dan kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.
Seorang pejabat Israel menanggapi laporan ini sebagai “laporan sepihak” dan menuduh UE menerapkan standar ganda terhadap Israel. Israel juga menegaskan bahwa tindakannya di Gaza sesuai hukum internasional dan ditujukan untuk menghancurkan Hamas, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023.
Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, pada Mei lalu menyatakan bahwa blok tersebut akan mengevaluasi ulang kesesuaian Israel terhadap perjanjian, setelah lebih dari separuh negara anggota mendukung langkah tersebut.
Para menteri luar negeri UE dijadwalkan membahas temuan laporan ini dalam pertemuan di Brussels pada Senin mendatang. Meski belum ada keputusan konkret yang diharapkan dari pertemuan itu, para diplomat memperkirakan hasil tinjauan akan dikomunikasikan langsung ke Israel sebagai bentuk tekanan diplomatik. Isu ini diprediksi akan kembali diangkat dalam pertemuan UE bulan Juli.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Politik Luar Negeri
Editor: Redaktur TVRINews