TVRINews, Seoul
Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi sidang pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi.
Ribuan pendukungnya berkumpul di luar pengadilan, menyerukan pembatalan pemakzulan dan menyebarkan teori konspirasi yang menyatakan bahwa oposisi berencana menyatukan Korea Selatan dengan Korea Utara di bawah rezim Kim Jong Un.
Di antara mereka adalah Shin Jeong-min, seorang mahasiswa farmasi berusia 22 tahun, yang meyakini bahwa jika oposisi berkuasa, Korea Selatan akan berubah menjadi negara komunis.
Teori semacam ini semakin meluas di kalangan pendukung Yoon, terutama setelah upaya gagal presiden untuk memberlakukan darurat militer pada Desember lalu.
Presiden Yoon mengklaim tanpa bukti bahwa oposisi telah disusupi oleh “kekuatan komunis Korea Utara” yang berupaya menggulingkan negara.
Tuduhan ini mengingatkan pada era kediktatoran militer Korea Selatan di masa lalu, di mana anti-komunisme digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan politik.
Meskipun tuduhan Yoon tidak memiliki dasar fakta, propaganda anti-komunisnya berhasil menggaet simpati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya apatis terhadap isu Korea Utara.
Bahkan, beberapa warga yang awalnya menentang darurat militer kini percaya bahwa langkah itu diperlukan untuk melindungi demokrasi dari ancaman “komunis” yang dikaitkan dengan Korea Utara dan China.
Di media sosial dan platform YouTube, teori konspirasi semakin berkembang. Banyak pendukung Yoon percaya bahwa China turut campur dalam pemilu Korea Selatan untuk membantu oposisi berkuasa.
Sentimen anti-China ini semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang merasa bahwa Beijing menjadi ancaman bagi kedaulatan Korea Selatan.
Sosiolog dari Universitas Chungang, Shin Jin-wook, mengatakan bahwa retorika Yoon mencerminkan narasi diktator-diktator militer di masa lalu.
Namun, meskipun gerakan pro-Yoon semakin berkembang, mayoritas warga Korea Selatan tetap menolak pemimpin mereka.
Survei terbaru menunjukkan bahwa 57% warga mendukung pemakzulan Yoon, meskipun angka ini telah menurun dari 75% setelah deklarasi darurat militer.
Sementara itu, anggota parlemen oposisi, Wi Sung-lac, menyebut narasi yang dibangun Yoon sebagai “berita palsu yang sengaja dibuat untuk menjelekkan oposisi dan membenarkan tindakan anti-demokrasi".
Ia yakin bahwa mayoritas rakyat Korea Selatan tetap menginginkan demokrasi dan kebebasan yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade terakhir.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa basis pendukung Yoon berkembang menjadi kelompok yang semakin fanatik, mirip dengan kultus politik.
Perpecahan di masyarakat pun semakin tajam, dengan pertarungan ideologi yang kian mengancam stabilitas demokrasi Korea Selatan.
Dengan sidang pemakzulan yang masih berlangsung, masa depan politik Korea Selatan kini bergantung pada bagaimana masyarakat dan lembaga hukum menghadapi krisis ini.
Apakah demokrasi Korea Selatan akan bertahan, atau akan jatuh ke dalam jurang otoritarianisme baru?
