TVRINews, Manila
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengatakan para pemimpin ASEAN sepakat melanjutkan pendekatan konstruktif dan berprinsip terhadap Myanmar dengan tetap berpedoman pada Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC) untuk membantu mengatasi krisis di negara tersebut. Ia menilai, setelah lima tahun berjalan, ASEAN perlu mencari langkah yang lebih konkret dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
"Lima tahun telah berlalu. Kini, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa lagi yang dapat kita lakukan untuk Myanmar?” kata Marcos dalam sesi Retreat KTT ke-49 ASEAN, Minggu, 15 November 2026.
Ia mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan hasil pertemuan para pemimpin ASEAN di Cebu pada Mei 2026. Dalam pertemuan itu, para pemimpin kembali menegaskan pentingnya keterlibatan berkelanjutan dengan Myanmar sebagai bagian integral dari ASEAN
"Pada Mei lalu di Cebu, kita kembali menegaskan pentingnya keterlibatan berkelanjutan dengan Myanmar, yang tetap menjadi bagian integral dari ASEAN. Sejalan dengan hal tersebut, kita sepakat untuk melanjutkan pendekatan konstruktif dan berprinsip terhadap Myanmar, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Konsensus Lima Poin," ujarnya.
Marcos menekankan, krisis Myanmar bukan sekadar persoalan dalam agenda ASEAN, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat yang terdampak konflik dan ketidakstabilan. Konflik telah memaksa sejumlah keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Sementara itu, berbagai komunitas masih membutuhkan bantuan kemanusiaan dan generasi muda menghadapi ketidakpastian masa depan akibat situasi yang berkepanjangan.
"Myanmar bukan sekadar isu dalam agenda ASEAN. Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN di Asia," tegasnya.
Karena itu, ia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN dapat menghasilkan pembahasan yang konkret dan berorientasi ke depan untuk memperkuat implementasi 5PC.
Marcos juga menginginkan agar upaya ASEAN lebih responsif terhadap situasi nyata di Myanmar serta mampu mendukung proses perdamaian yang damai, inklusif, dimiliki oleh Myanmar, dan dipimpin oleh Myanmar
"Saya berharap sesi pertemuan kita dapat menghasilkan diskusi yang praktis dan berorientasi ke depan mengenai langkah-langkah untuk lebih memajukan pelaksanaan Konsensus Lima Poin, menjadikan upaya kita lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, serta mendukung proses perdamaian yang damai, inklusif, dimiliki oleh Myanmar, dan dipimpin oleh Myanmar," tuturnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 pemimpin ASEAN, kecuali Myanmar yang diwakili oleh direktur jenderal urusan ASEAN dari Kementerian Luar Negerinya.
Sebelumnya, pada 2021, ASEAN memutuskan untuk membatasi partisipasi Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut hanya pada perwakilan nonpolitik. Kebijakan itu diambil menyusul kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun yang sama.
