TVRINews, Manila
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal kesesuaian regulasi serta kepentingan nasional setiap negara anggota dalam pembahasan interkoneksi listrik kawasan atau ASEAN Power Grid (APG) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya memperkuat ketahanan energi regional sekaligus memastikan integrasi kelistrikan berjalan di atas prinsip saling menguntungkan.
Sikap tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay City, Filipina, Minggu 15 November 2026.
"Dalam pembahasan kerja sama ASEAN Power Grid tersebut, Indonesia menekankan pentingnya prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), dengan tetap memperhatikan regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara. Prinsip ini menjadi landasan Indonesia dalam mendorong integrasi ketenagalistrikan regional yang berkelanjutan," kata Bahlil.
Pendekatan Indonesia ini selaras dengan prioritas konektivitas sistem energi yang ditegaskan Presiden Filipina, Ferdinand R. Marcos Jr., saat membuka Sidang Pleno KTT.
Dalam pidato pembukaannya, Marcos Jr. menempatkan konektivitas energi ke dalam pilar Koridor Kemakmuran (Prosperity Corridors), yang menjadi satu dari tiga prioritas utama Keketuaan Filipina tahun ini bersama Jangkar Perdamaian dan Keamanan serta Pemberdayaan Masyarakat.
"Dalam Koridor Kemakmuran, kami bekerja memperkuat konektivitas di bidang pasar, sistem energi, infrastruktur, teknologi, dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan inklusif," ujar Marcos Jr.
Marcos Jr. menilai daya saing ekonomi ASEAN ke depan akan diuji oleh pesatnya perkembangan teknologi, dinamika perdagangan, kebutuhan energi, serta ketahanan rantai pasok. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh negara anggota untuk memperdalam kemitraan atas dasar saling menguntungkan dan menerjemahkan komitmen politik menjadi kerja sama nyata.
Selain membahas interkoneksi kelistrikan, Indonesia turut menaruh perhatian serius pada penguatan kerja sama mineral kritis guna memperkokoh rantai pasok dan menopang pertumbuhan ekonomi regional.
Pada Minggu, 15 November 2026, para pemimpin ASEAN secara resmi mengadopsi Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth.
"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil.
Pada sektor ketenagalistrikan, sejumlah dokumen kerja sama turut masuk dalam agenda utama KTT kali ini, di antaranya rencana kerja ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC), ASEAN Power Grid Regional Planning Framework, serta publikasi The 9th ASEAN Energy Outlook.
Secara keseluruhan, lebih dari seratus dokumen hasil diajukan dalam rangkaian KTT ke-49 ASEAN dan KTT terkait tahun ini, dengan target penyelesaian seluruh 19 capaian prioritas ekonomi Keketuaan Filipina pada akhir 2026.
Melalui forum kawasan ini, Indonesia diharapkan terus memperkuat perannya dalam mewujudkan kerja sama energi yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional maupun regional.
