TVRINews – New York
Indonesia desak reformasi sistem global agar negara berkembang lebih didengar di PBB.
Di tengah dinamika geopolitik dan krisis multidimensional, Indonesia mendesak agar alur penentuan kebijakan internasional tidak lagi didominasi oleh segelintir kekuatan lama.
Prinsip keadilan global kembali disuarakan dalam Sidang Tahunan ke-50 Menteri Luar Negeri Kelompok 77 (G77) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York jumat 25 september 2026.
Menlu RI sugiono Dalam Paparan Penguatan Peran Global South Dohadapan Negara Anggota PBB jumat 25 September 2026 (Foto: Kemlu RI)
Di hadapan para delegasi dunia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menggarisbawahi bahwa kelompok negara berkembang memegang andil fundamental dalam merumuskan arah kebijakan masa depan.
"G77 harus memastikan bahwa suara Global South didengarkan dalam menentukan arah masa depan sistem multilateral," ujar Sugiono di Markas Besar PBB, New York.
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di bawah kepemimpinan Uruguay tersebut mengusung tema sentral mengenai masa depan multilateralisme. Agenda utama difokuskan pada upaya kolektif merombak sistem internasional agar lebih representatif terhadap pergeseran kekuatan ekonomi politik dunia, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan riil negara berkembang.
Dalam pemaparannya, Menlu RI merujuk kembali pada fondasi historis Konferensi Asia-Afrika di Bandung tujuh dekade silam. Semangat kesetaraan kedaulatan dan hak setiap bangsa untuk menentukan arah kerja sama global dinilai tetap relevan dan mendesak untuk dihidupkan kembali hari ini.
Selain isu representasi politik, delegasi Indonesia menyoroti dimensi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan akses terhadap pembiayaan internasional yang terjangkau, hambatan transfer teknologi, serta ketidakadilan dalam tata niaga global menjadi hambatan kronis yang harus segera diselesaikan dalam kerangka agenda pembangunan pasca-2030.
Solidaritas kolektif dipandang sebagai instrumen pertahanan utama bagi negara-negara berkembang. Menlu Sugiono menambahkan bahwa penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan triangular merupakan katalisator penting untuk mempercepat alih pengetahuan, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas nasional, sekaligus menjadi pelengkap yang konstruktif bagi kemitraan Utara-Selatan.
Menutup rangkaian sidang tahunan ini, forum resmi mengesahkan Ministerial Declaration yang merangkum posisi strategis G77 bersama Republik Rakyat Tiongkok terkait isu ketahanan iklim, sains, dan pembangunan inklusif. Estafet kepemimpinan G77 untuk tahun 2027 selanjutnya resmi diserahkan kepada Rwanda.
