TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) sepakat untuk mempererat kerja sama strategis dalam mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan.
Kesepakatan ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Direktur Jenderal ILO Gilbert Houngbo di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss.
"Kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan satu pun kelompok pekerja. Setiap individu termasuk penyandang disabilitas, pekerja informal, dan mereka yang bekerja di sektor digital berhak atas perlindungan dan akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak," ujar Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025.
Menaker menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat sistem ketenagakerjaan yang mendukung kerja layak dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong perlindungan hak-hak buruh dan membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif serta adaptif terhadap dinamika zaman.
Saat ini, pemerintah tengah fokus mengembangkan layanan ketenagakerjaan berbasis inklusi, memperluas pelatihan vokasi, dan mendorong formalisasi bagi kelompok pekerja rentan. Langkah ini juga mencakup perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi digital, termasuk pekerja platform, dalam bentuk jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak-hak dasar lainnya.
Menaker juga menyoroti pentingnya perlindungan dari bahaya biologis di lingkungan kerja. Pemerintah saat ini sedang menyusun standar nasional guna mencegah penyebaran virus, bakteri, dan zat biologis lainnya, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pendekatan tripartit yang inklusif dan berbasis risiko.
"Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pilar utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan," tegas Yassierli.
Dalam kesempatan yang sama, Yassierli turut menyoroti tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Ia mengajak ILO untuk berkolaborasi dalam menyusun panduan, program pembelajaran global, serta memperkuat kapasitas nasional agar transformasi digital dapat membawa manfaat maksimal bagi tenaga kerja dan dunia usaha.
“Kami ingin memastikan bahwa regulasi, perlindungan tenaga kerja, serta pelatihan dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi,”jelasnya.
Menanggapi hal itu, Dirjen ILO Gilbert Houngbo menyambut baik komitmen Indonesia dan menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam mewujudkan agenda kerja layak dan keadilan sosial di tingkat global.
"Indonesia adalah anggota penting bagi ILO. Kami menghargai semangat kolaboratif Indonesia dalam membangun dunia kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan,"tuturnya.
Baca Juga:
| ICE Tangkap Dua WNI di LA, KJRI: Bukan Karena Demo, Tapi Catatan Hukum |
