TVRINews – Juba, Sudan Selatan
Sejumlah imigran yang dideportasi Amerika Serikat ke Sudan Selatan dilaporkan mengalami krisis pangan dan air bersih akibat dugaan penyelewengan dana bantuan keluarga oleh oknum penjaga tahanan.
Sejumlah imigran yang dideportasi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump ke negara ketiga, tepatnya Sudan Selatan, menghadapi krisis kemanusiaan selama menjalani penahanan tanpa batas waktu.
Para tahanan dilaporkan mengalami kelaparan dan kekurangan air bersih setelah dana yang dikirimkan keluarga mereka untuk membeli kebutuhan pokok diduga digelapkan oleh petugas penjaga fasilitas tersebut.
Berdasarkan penelusuran kantor berita Associated Press (AP) Jumat 20 November 2026 yang mewawancarai keluarga tahanan, kuasa hukum, serta meninjau bukti transfer dan percakapan pesan singkat, oknum penjaga tahanan di Juba kerap meminta sejumlah uang kepada kerabat para deportan.
Dana bernilai ribuan dolar Amerika Serikat itu awalnya dijanjikan untuk memperbaiki fasilitas hidup dan membeli logistik bagi para tahanan, namun sebagian besar justru masuk ke kantong pribadi petugas.
Salah satu mantan tahanan, Tuan Phan (44), menuturkan bahwa berat badannya menyusut hingga sembilan kilogram selama hampir setahun mendekam di sebuah gedung bertingkat tiga di Ibu Kota Juba sebelum akhirnya dipulangkan ke Vietnam pada Juni lalu.
Menurutnya, keterbatasan pasokan makanan dan sanitasi yang buruk memicu ketegangan di dalam lokasi penahanan.
"Saya mengkhawatirkan keselamatan nyawa saya setiap hari selama berada di sana," ujar Tuan Phan menggambarkan situasi penahanan yang dialaminya. Ia menambahkan, persediaan air minum sangat terbatas sehingga para tahanan terpaksa menampung air hujan, sementara pemadaman listrik akibat krisis bahan bakar berlangsung hingga berminggu-minggu.
Istri Phan yang merupakan warga negara Amerika Serikat, Ngoc Phan, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirimkan dana secara bertahap dengan total mencapai sekitar 4.000 dolar AS sejak November 2025.
Uang tersebut ditujukan untuk membeli makanan, air bersih, serta alat komunikasi. Namun, setiap kali dana dikirimkan, suaminya hanya menerima jatah beberapa buah pisang, apel, dan kacang tanah dari para penjaga.
"Mereka memanfaatkan situasi kami yang sedang putus asa. Jika itu bukan bentuk eksploitasi, saya tidak tahu lagi apa namanya," kata Ngoc Phan. Ia menilai kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan imigrasi Washington yang menempatkan para deportan di negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pengawasan lemah.
Bukti transaksi keuangan lain yang ditinjau oleh Associated Press juga menunjukkan adanya pengiriman dana antara 100 hingga 1.000 dolar AS kepada empat individu yang teridentifikasi sebagai penjaga.
Salah satu transaksi sebesar 1.000 dolar AS bahkan diminta dengan dalih pembelian setelan pakaian dan sepatu untuk kepulangan tahanan ke negara asalnya, meski pada akhirnya barang tersebut tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan.
Respons Pemerintah dan Kebijakan Deportasi
Menanggapi temuan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan membantah adanya penelantaran. Pihaknya menegaskan bahwa seluruh tahanan mendapatkan pasokan makanan, air bersih, dan layanan medis yang memadai, serta diizinkan berkomunikasi secara berkala dengan keluarga maupun kuasa hukum. Pemerintah Sudan Selatan juga menyatakan bahwa seluruh biaya operasional penahanan ditanggung oleh negara.
Di sisi lain, kebijakan pengiriman imigran ke negara ketiga merupakan bagian dari langkah pengetatan imigrasi pemerintahan Trump terhadap ribuan individu yang memiliki perintah deportasi final, namun ditolak oleh negara asal mereka.
Pada Juli 2025, pascaputusan Mahkamah Agung AS, Phan bersama tujuh imigran lain asal Meksiko, Kuba, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan diterbangkan ke Juba setelah menyelesaikan masa hukuman pidana mereka di Amerika Serikat. Hingga kini, lima orang di antaranya masih berada dalam status penahanan di Sudan Selatan.
Kuasa hukum salah satu tahanan yang masih ditahan di Juba, Alma David, menyayangkan penahanan berkepanjangan tanpa dakwaan pidana baru tersebut. "Mereka adalah individu yang memiliki kehidupan, teman, dan keluarga, yang kemudian ditangkap, diterbangkan ke negara yang jauh, lalu dikurung," ujarnya.
Sementara itu, upaya keluarga untuk meminta intervensi diplomatik dari Washington menemui jalan buntu. Seorang staf Kongres AS yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa staf Kedutaan Besar AS di Juba telah diinstruksikan untuk tidak mengunjungi maupun memantau kondisi para deportan tersebut.
Pihak Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan konfirmasi terkait instruksi ini, sedangkan Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah sepenuhnya melepaskan tanggung jawab serta yurisdiksi hukum atas para deportan tersebut.










