TVRINews – Bogota, Kolombia
Ribuan demonstran dari serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok oposisi turun ke jalan memprotes rencana pemangkasan batas pajak penghasilan serta polemik kerja sama militer dengan Amerika Serikat.
Ribuan warga Kolombia menggelar aksi unjuk rasa berskala nasional pada Kamis 19 November 2026, guna menentang kebijakan reformasi perpajakan dan tingginya biaya hidup di bawah pemerintahan Presiden Abelardo de la Espriella.
Gelombang protes kedua sejak pelantikan presiden pada Agustus lalu ini juga dibayangi oleh sorotan publik terkait rencana peningkatan kerja sama militer antara Bogota dan Washington.
Aksi massa yang melibatkan serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok oposisi tersebut terpusat di ibu kota Bogota serta sejumlah kota besar lainnya. Para demonstran mengecam draf kebijakan pemerintah yang berencana menurunkan ambang batas pendapatan kena pajak, menaikkan iuran layanan kesehatan, sekaligus memangkas tarif pajak bagi korporasi.

(Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Nasional Kolombia Jorge Eduardo Mora Lopez di Bogota [Foto: Luisa Gonzalez/Reuters].)
"Sebagian besar masyarakat Kolombia merasa rentan. Kelompok kaya justru pihak yang semakin diuntungkan secara finansial," ujar Leidy Gutierrez, seorang mahasiswi psikologi berusia 21 tahun, kepada kantor berita AFP, Jumat 20 November 2026.
Dalam rancangan reformasi tersebut, warga dengan penghasilan di atas kisaran 985 dolar AS per bulan akan diwajibkan membayar pajak penghasilan. Angka ini turun signifikan dibandingkan ketentuan saat ini yang menetapkan batas minimum pendapatan kena pajak sebesar 1.419 dolar AS per bulan.
Menanggapi penolakan publik, pemerintahan De la Espriella berargumen bahwa langkah penyesuaian fiskal sangat mendesak untuk mendongkrak penerimaan negara. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun depan berpotensi menyentuh angka 9,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, presiden telah membatalkan rencana kenaikan pajak untuk bahan pangan pokok setelah menuai gelombang kritik luas.
Di sisi lain, mantan Presiden Gustavo Petro turut menyatakan dukungan terhadap aksi massa dan menyerukan warga untuk menolak kebijakan yang dinilai mengancam pendapatan rumah tangga.
Sementara itu, Presiden De la Espriella menegaskan bahwa negara menghormati hak kebebasan berpendapat secara damai, tetapi tidak akan menoleransi aksi blokade jalan maupun tindakan yang ia sebut sebagai terorisme perkotaan.
Menurut laporan AFP, meskipun unjuk rasa berlangsung kondusif di sebagian besar titik, bentrokan sempat pecah di beberapa lokasi sehingga memaksa polisi antihuru-hara melepaskan gas air mata dan meriam air.
Polemik Kerja Sama Militer dengan Amerika Serikat
Ketegangan politik di dalam negeri terjadi bersamaan dengan bantahan resmi dari Presiden De la Espriella dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth terkait laporan surat kabar The New York Times.
Media tersebut sebelumnya memberitakan bahwa Bogota telah menolak usulan operasi militer gabungan AS-Kolombia untuk memberantas jaringan narkotika di wilayah Kolombia.
Mengutip keterangan pejabat AS pada Rabu, laporan itu menyebutkan bahwa De la Espriella tidak mengantongi dukungan yang cukup di Kongres untuk mengesahkan operasi tersebut, yang diklaim memicu Hegseth mempersingkat kunjungannya di Bogota. Seorang pejabat AS kepada kantor berita Reuters mengonfirmasi adanya kekhawatiran di tingkat pemerintahan Bogota mengenai persetujuan parlemen, meski tidak membenarkan adanya penolakan mentah-mentah dari pihak presiden.
De la Espriella secara tegas membantah kabar penolakan terhadap usulan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tersebut. Ia menjelaskan bahwa kemitraan dengan Washington difokuskan pada penguatan kapasitas pertahanan Kolombia, bukan pengerahan pasukan Amerika Serikat, yang secara konstitusional tetap memerlukan restu Kongres.
Selama lawatannya di Bogota pada Rabu 18 November 2026 , Hegseth justru memuji keterlibatan aktif Kolombia dalam Koalisi Kontra-Kartel Amerika yang dipimpin AS untuk menekan kejahatan terorganisasi di kawasan. Aksi demonstrasi pekan ini melanjutkan gelombang protes besar pada Oktober lalu, saat puluhan ribu warga turun ke jalan memprotes dugaan kemunduran hak asasi manusia dan pemangkasan program reformasi sosial warisan pemerintahan sebelumnya.










