
Anggota Garda Nasional berpatroli di Washington, D.C., AS, 18/8 ( Foto : REUTERS/Ken Cedeno.)
Penulis: Fityan
TVRINews – Washington DC
Langkah Kontroversial Presiden Donald Trump Menerjunkan Ratusan Pasukan Garda Nasional ke Ibukota, Dituding Otoritas Lokal sebagai 'Manufaktur Krisis' di Tengah Angka Kriminalitas yang Menurun.
Ratusan pasukan Garda Nasional tambahan dari enam negara bagian yang dipimpin Partai Republik dikirim ke Washington, D.C., memperkuat langkah luar biasa Presiden Donald Trump untuk mengerahkan tentara dan agen federal ke kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat itu. Langkah ini, menurut klaim Trump, adalah upaya untuk memerangi kejahatan kekerasan yang disebutnya "di luar kendali."
Gubernur-gubernur dari Mississippi, Louisiana, dan Tennessee sepakat untuk mengerahkan pasukan mereka ke ibu kota, menyusul keputusan serupa dari gubernur West Virginia, South Carolina, dan Ohio beberapa hari sebelumnya. Total, lebih dari 1.100 personel Garda Nasional kini berada di Washington.
Presiden Trump telah menggambarkan Washington sebagai kota yang "dikuasai kekerasan dan tunawisma," sebuah deskripsi yang ditolak keras oleh para pejabat setempat. Data statistik federal dan kota menunjukkan bahwa tingkat kejahatan
kekerasan telah menurun tajam sejak lonjakan pada tahun 2023, meskipun tingkat pembunuhan di kota ini masih lebih tinggi dibandingkan kebanyakan kota besar di Amerika Serikat.
Menanggapi langkah ini, Gubernur Mississippi, Tate Reeves, menyatakan, "Kejahatan di sana sudah di luar kendali, dan jelas ada sesuatu yang harus dilakukan untuk melawannya."
Namun, Wali Kota Washington, Muriel Bowser, mempertanyakan tindakan tersebut. "Angka di lapangan di Distrik tidak mendukung kedatangan seribu orang dari negara bagian lain ke Washington," ujarnya pada hari Senin.
"Pertanyaannya adalah mengapa militer harus dikerahkan di kota Amerika untuk menjadi polisi bagi warga Amerika."
Langkah Trump ini memicu kritik keras dari banyak pihak yang menuduhnya "membuat-buat keadaan darurat" untuk merebut kendali yang lebih besar atas Washington dan menargetkan kota-kota yang dikendalikan oleh Partai Demokrat.
Baku Tembak Data dan Wewenang
Departemen Kehakiman dilaporkan telah membuka penyelidikan untuk melihat apakah kota Washington memanipulasi statistiknya agar tingkat kejahatan tampak lebih rendah, menurut laporan Washington Post yang mengutip sumber-sumber anonim. Di media sosial, Trump menulis, "D.C. memberikan angka Kejahatan Palsu untuk menciptakan ilusi keamanan yang keliru," tanpa memberikan bukti.
Meskipun demikian, data dari otoritas kota menunjukkan rata-rata 61 penangkapan orang dewasa dan remaja per hari pada tahun 2024, sementara operasi yang diluncurkan oleh pemerintahan Trump sejauh ini menghasilkan rata-rata 39 penangkapan per hari, menurut Jaksa Agung AS Pam Bondi.
Secara hukum, penggunaan militer untuk penegakan hukum umumnya dilarang di AS. Namun, ada pengecualian untuk pasukan Garda Nasional yang berada di bawah komando negara bagian.
Pada tahun 2020, saat protes keadilan rasial, Garda Nasional juga dikerahkan di Washington. Saat itu, tugas mereka diklaim hanya untuk melindungi gedung federal dan personel, meski mereka juga terlibat dalam pengendalian massa dan penahanan sementara. Pengalaman tahun 2020 itu, menurut para kritikus, membuka jalan bagi presiden untuk menggunakan pasukan bersenjata melawan warga sipil.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pasukan Garda Nasional yang dikerahkan saat ini tidak melakukan penangkapan. Sebaliknya, mereka bertugas melindungi properti federal dan menyediakan "lingkungan yang aman bagi petugas penegak hukum untuk melakukan penangkapan." Sejak operasi dimulai, puluhan pemukiman tunawisma di lahan federal juga telah dibersihkan.
Operasi ini menunjukkan betapa Presiden Trump terus menguji batas-batas kekuasaan presiden, terutama di Washington, D.C., di mana pemerintah federal memiliki pengawasan yang lebih luas di bawah undang-undang AS. Ancaman serupa juga telah dilontarkannya terhadap kota-kota lain yang dipimpin Demokrat seperti Chicago, meskipun ia kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum yang lebih besar di sana.
Editor : Redaksi TVRINews
Baca Juga:
Hamas Terima Gencatan Senjata, Israel Bungkam
Editor: Redaksi TVRINews