TVRInews – Karen, Myanmar
Gelombang wajib militer paksa dan teknologi drone baru membuat junta Myanmar kembali mendominasi medan pertempuran, menekan mundur kelompok perlawanan bersenjata.
Empat pemuda di sebuah kamp pemberontak yang tersembunyi di balik pegunungan terjal Myanmar tidak pernah bermimpi untuk terlibat dalam perang saudara. Mereka bukanlah sukarelawan, melainkan warga sipil yang terjebak dalam pusaran konflik.
Salah satu dari mereka adalah seorang koki yang diculik di jalan saat pulang bekerja. Tanpa kartu identitas yang memadai, pihak militer menahannya dan memaksanya ikut wajib militer. Tiga lainnya mengalami nasib serupa; ada yang ditangkap usai sesi karaoke larut malam, diciduk saat bekerja di departemen kehutanan, hingga dijebak dengan dalih kepemilikan narkoba.
"Sebelum kami menyadari apa yang sedang terjadi, kami langsung dikirim ke garis depan," ungkap salah satu pemuda berusia awal 20-an tersebut kepada BBC News selasa 9 Juni 2026, Identitas mereka dirahasiakan untuk mencegah retribusi terhadap keluarga mereka di kampung halaman.
Setelah menjalani empat bulan pelatihan dasar yang menyiksa dan dikirim ke negara bagian Karen, mereka memutuskan untuk melarikan diri dan akhirnya bergabung dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Kisah para desertir ini menyoroti realitas baru di medan tempur: kebijakan wajib militer paksa yang diterapkan junta telah mengubah secara drastis keseimbangan perang saudara sejak kudeta tahun 2021.
Keseimbangan Kekuatan yang Bergeser
Lebih dari dua tahun lalu, aliansi kelompok etnis dan pemberontak mencetak kemenangan demi kemenangan melawan junta. Namun kini, pasukan perlawanan terpaksa mengambil posisi defensif di berbagai wilayah. Militer, meski hanya menguasai kurang dari separuh negara, berhasil merebut kembali jalan-jalan strategis dari Mandalay ke Myitkyina dan terus bergerak maju di perbatasan Kachin, Chin, dan Karen.
Ko Kaung, seorang komandan batalion PDF, menjelaskan bahwa gelombang prajurit wajib militer adalah faktor utama yang menyulitkan perlawanan.
"Wajib militer paksa menjadi tantangan utama kami di medan perang karena hal itu memberi militer sumber daya manusia tanpa batas. Sementara kami, dengan dana terbatas, kesulitan mencari amunisi dan merekrut tentara baru," jelas Ko Kaung.
Berdasarkan Pantauan BBC News, Selain kuantitas pasukan, terdapat beberapa faktor krusial yang membuat pasukan pemberontak kini terdesak:
• Dominasi Udara dan Teknologi Rusia: Kesepakatan keamanan dengan Rusia memberikan junta akses ke kekuatan udara yang lebih tangguh dan teknologi drone mutakhir.
• Keterbatasan Senjata Pemberontak: Kurangnya pendanaan membuat PDF kekurangan amunisi dan teknologi pelumpuh sinyal (jammer) untuk menangkal serangan udara.
• Mediasi Tiongkok: Tiongkok telah memediasi gencatan senjata dengan beberapa kelompok pemberontak untuk mengamankan investasinya, yang berdampak pada tersendatnya pasokan senjata bagi pejuang perlawanan lainnya.
Komandan PDF lainnya, Da Wa, mengakui bahwa taktik junta telah berkembang pesat. "Dulu mereka menggunakan pesawat sayap tetap tunggal, sekarang kami melihat pesawat berpasangan. Bahaya drone jelas semakin meningkat," katanya.
*Korban Perang dan Harapan Demokrasi*
(Kyar Soe, seorang komandan peleton pemberontak saat terluka, dan dibawa ke meja operasi (Foto: BBC News))
Di sebuah rumah sakit lapangan darurat yang beroperasi dengan dana terbatas, realitas kejamnya perang terlihat jelas. Dr. Saung, mantan dokter militer yang kini membelot, merawat para pejuang yang terluka parah. Salah satunya adalah Kyar Soe, seorang komandan peleton yang kehilangan sebagian tumit kanannya akibat ranjau darat—sebuah ancaman mematikan di Myanmar yang memakan ratusan korban jiwa setiap tahunnya.
Meski kesakitan, semangat tempur pasukan perlawanan belum padam. "Saya akan kembali bertarung. Perjalanan pulang bukan lagi pilihan bagi saya," tegas Kyar Soe dari ranjang rumah sakitnya.
Di tengah desingan peluru dan keterbatasan medis, kehidupan baru tetap bermekaran. Di bangsal yang sama, istri seorang pejuang PDF berusia 24 tahun, Yine Chit, baru saja melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Sue Paye, yang berarti "Harapan yang Terpenuhi".
Saat ditanya mengenai harapannya untuk masa depan sang putri di tengah negara yang terkoyak perang, Yine Chit memberikan jawaban yang merepresentasikan tujuan utama perlawanan mereka.
"Saya hanya menginginkan Myanmar yang bebas".
