Penulis: Fityan

---

TVRINews - Jumilla , Spanyol

Presiden Federasi Muslim Spanyol Angkat Bicara: "Untuk Pertama Kalinya dalam 30 Tahun Saya Merasa Takut"

Jumilla, sebuah kota kecil di tenggara Spanyol, menjadi pusat kontroversi setelah pemerintah daerahnya melarang penggunaan fasilitas publik, seperti pusat komunitas dan gedung olahraga, untuk perayaan keagamaan Muslim. Keputusan yang diinisiasi oleh Partai Rakyat (PP) yang konservatif ini secara spesifik menargetkan perayaan besar seperti Idulfitri dan Iduladha, yang menandai akhir Ramadan.

Keputusan ini diklaim sebagai yang pertama di Spanyol. Dalam proposalnya, pemerintah Jumilla menyatakan, "Fasilitas olahraga kota tidak dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, budaya, atau sosial yang asing bagi identitas kita, kecuali diorganisir oleh pemerintah daerah."

"Ini Islamofobia dan diskriminatif," tegas Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, Presiden federasi organisasi Islam Spanyol, seperti dikutip oleh surat kabar El País. Ia menambahkan, "Mereka tidak mengejar agama lain, mereka mengejar agama kami."
Benjelloun Andaloussi juga mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam, mengatakan, "Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun saya merasa takut."

Sejarah Jumilla Dalam Kontroversi
Ironisnya, Jumilla sendiri memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan kekuasaan Arab. Dulunya dikenal sebagai Yumil-la, kota ini merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi hingga penaklukan Arab pada abad ke-8. Kota ini baru kembali ke tangan Kristen pada abad ke-13, setelah penyerbuan oleh pasukan Alfonso X.

"Apa yang mereka maksud dengan identitas?" tanya Juana Guardiola, mantan wali kota sosialis Jumilla. "Bagaimana dengan warisan Muslim yang berusia berabad-abad di sini?"

Keputusan ini kini memicu perdebatan sengit. Meskipun Partai Vox yang berhaluan sayap kanan jauh mendukung penuh dengan postingan di media sosial, Partai Sosialis (PSOE) mengecamnya. Francisco Lucas, pemimpin sosialis di Murcia, menuduh PP melanggar konstitusi Spanyol yang menjamin kebebasan beragama. Ia berujar, "PP melanggar konstitusi dan membahayakan kohesi sosial hanya untuk mengejar kekuasaan."

Dengan populasi 27.000 jiwa dan 7,5% di antaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, keputusan ini berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar dan perpecahan sosial. Banyak yang meyakini keputusan ini akan segera digugat di pengadilan.

Editor : Redaksi TVRINews

Baca Juga: Lula Tolak Bicara dengan Trump di Tengah Kenaikan Tarif AS 

---

Editor: Redaksi TVRINews