TVRINews - Moskow
Moskow menilai pengerahan personel militer Prancis sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam konflik, sementara Paris menegaskan pasukan tersebut hanya bertugas melatih prajurit Ukraina.
Pemerintah Rusia melayangkan peringatan keras terkait laporan keberadaan personel militer Prancis di wilayah Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menilai penempatan pasukan asing tersebut telah melampaui batas bantuan biasa dan merupakan bentuk keterlibatan langsung dalam perang yang sedang berlangsung.
Berbicara kepada awak media pada Selasa 17 November 2026 waktu setempat, Lavrov menyatakan bahwa Moskow telah memantau pergerakan personel militer Barat di Ukraina dan secara resmi menyampaikan keberatannya kepada pemerintah Prancis.
"Bukan hanya personel dari Prancis, kami mengetahui hal ini. Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami. Ini bukan lagi sekadar dukungan untuk Ukraina, melainkan partisipasi langsung dalam perang," ujar Lavrov, sebagaimana dikutip dari laporan media internasional.
Pernyataan tegas diplomat senior Rusia itu muncul menyusul laporan awal dari lembaga penyiaran Radio France Internationale (RFI) pada Senin lalu. Laporan tersebut mengungkap bahwa sejumlah tentara Prancis telah beroperasi secara bergilir di Ukraina selama beberapa bulan terakhir.
Misi Non-Tempur
Menanggapi dinamika tersebut, seorang sumber yang mengetahui detail pengerahan pasukan mengonfirmasi kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP) bahwa kontingen kecil militer Prancis memang berada di Ukraina. Namun, ia menekankan bahwa personel tersebut tidak memiliki mandat untuk terlibat dalam pertempuran garis depan.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menjelaskan bahwa para instruktur militer Prancis menjalani rotasi penugasan antara Prancis, Polandia, dan sesekali masuk ke wilayah Ukraina untuk melatih pasukan lokal serta membantu pemeliharaan peralatan pertahanan.
"Rotasi pelatih militer Prancis yang mendukung Ukraina di Prancis, Polandia, atau sesekali di Ukraina adalah sebuah kenyataan," ungkap sumber tersebut kepada AFP. "Namun, ini bukanlah operasi militer. Sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tindakan koersif atau pertempuran," tambahnya.
Tuduhan Dominasi Pasar Energi Global
Di luar isu pengerahan pasukan, Lavrov juga menyoroti ketegangan geopolitik di sektor energi. Dalam wawancara terpisah bersama Direktur Jenderal kantor berita TASS, Andrey Kondrashov, Lavrov menuding negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat berupaya sistematis menyingkirkan Rusia dari pasar energi internasional.
Ia mencontohkan situasi di Venezuela, di mana Washington dinilai berusaha mengambil alih kendali industri minyak negara Amerika Latin tersebut dengan mengorbankan kepentingan Rusia dan China.
"Pihak Amerika dengan bangga mengumumkan bahwa minyak Venezuela kini berada di bawah kendali mereka, bukan China dan Rusia," kata Lavrov, seraya menegaskan bahwa selama ini Moskow dan Beijing bertindak sebagai mitra kerja sama, bukan pihak yang mendominasi industri negara tersebut.
Selain Venezuela, Lavrov turut menyinggung perubahan struktur di sektor minyak Serbia di mana raksasa energi Rusia, Gazprom Neft, memegang saham mayoritas sebagai bukti lain upaya Barat untuk mengikis pengaruh ekonomi Moskow.
Terkait keputusan Amerika Serikat yang melonggarkan pembatasan pasokan diesel Rusia, Lavrov memandang langkah itu hanya bersifat sementara demi menstabilkan harga pasar energi global, mengingat sanksi ekonomi secara keseluruhan masih tetap berlaku.
Menutup pernyataannya, Lavrov mengingatkan agar Moskow tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington secara hati-hati dan tidak menunjukkan antusiasme berlebihan dalam berdiplomasi. Menurutnya, Rusia harus tetap mengandalkan kekuatan pertahanan nasionalnya mulai dari angkatan darat, laut, kedirgantaraan, hingga kekuatan nuklir untuk melindungi kepentingan strategis negara.










