TVRINews – Paris, Prancis
Ratusan ribu pegawai negeri di seluruh Prancis turun ke jalan menuntut kenaikan gaji setelah perundingan dengan Perdana Menteri Sebastien Lecornu menemui jalan buntu.
Gelombang demonstrasi kembali melanda berbagai wilayah di Prancis pada Selasa 17 November 2026 waktu setempat. Serikat pekerja menyerukan aksi mogok nasional bagi jutaan pegawai sektor publik guna menuntut penyesuaian upah di tengah tekanan inflasi dan pembahasan anggaran negara tahun 2027.
Seruan mobilisasi ini ditujukan kepada sekitar 5,8 juta pegawai negeri Prancis. Langkah tersebut diambil setelah pertemuan antara perwakilan serikat pekerja dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada Jumat 13 November 2026 pekan lalu gagal menghasilkan kesepakatan. Pihak serikat menilai tawaran pemerintah belum menjawab urgensi persoalan kesejahteraan pegawai, terutama setelah pemerintah menaikkan upah minimum bagi pekerja sektor swasta pekan lalu.
Aksi ini merupakan mobilisasi berskala nasional ketiga di sektor publik sejak September lalu. Menurut keterangan sumber kepolisian kepada kantor berita AFP, sekitar 220.000 hingga 300.000 orang diperkirakan ikut serta dalam aksi di seluruh negeri, dengan 40.000 hingga 80.000 demonstran di antaranya terpusat di ibu kota Paris.
Di wilayah timur Paris, massa mulai berkumpul menjelang unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 waktu setempat (13.00 GMT). Sementara itu, ribuan demonstran juga telah memadati sejumlah kota lain sejak pagi hari, termasuk di Lyon, wilayah tenggara Prancis.
Di tengah kerumunan massa di Paris, seorang dosen universitas bernama Nicolas Prevot menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi layanan publik serta arah politik negara menjelang pemilihan presiden tahun depan.
"Aksi ini terutama untuk membela hak asasi manusia, sekaligus melindungi layanan publik yang saat ini kian tergerus," ujar Prevot. Ia juga menambahkan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi dari pengaruh kelompok politik ekstrem. "Di atas segalanya, kita tidak boleh membiarkan kelompok sayap kanan ekstrem mengambil alih kekuasaan," katanya.
Tekanan Anggaran dan Daya Beli
Gelombang protes ini berlangsung saat pemerintah Prancis berupaya merampungkan rancangan anggaran tahun 2027 di bawah tekanan untuk menekan defisit negara. Dalam draf anggaran tersebut, pemerintah kembali menutup peluang kenaikan gaji pokok secara umum bagi pegawai negeri untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Kebijakan tersebut ditolak keras oleh serikat pekerja. Mereka mencatat bahwa daya beli pegawai sektor publik telah merosot hingga 16 persen sejak tahun 2017 akibat laju inflasi, sehingga membuat penghasilan banyak aparatur negara kian mendekati batas upah minimum.
Situasi sosial di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa ini memang memanas dalam lebih dari sebulan terakhir. Selain isu biaya hidup, gelombang aksi juga dipicu oleh blokade sekolah menengah serta penolakan terhadap rancangan undang-undang kepolisian. Aksi pada Selasa ini turut diikuti oleh organisasi serikat pemuda dan aktivis gerakan Rompi Kuning.
Antisipasi Keamanan Diperketat
Guna mencegah terulangnya kerusuhan yang sempat terjadi dalam aksi protes bulan lalu yang berujung pada penangkapan ribuan orang serta perusakan fasilitas publik dan pertokoan aparat keamanan Prancis disiagakan di sejumlah titik strategis, termasuk di dekat lokasi awal unjuk rasa di Paris.
Otoritas setempat juga memberlakukan pembatasan kerumunan yang tidak terdaftar di sekitar area sekolah dan universitas di Paris, serta melarang sementara penjualan petasan untuk mengantisipasi potensi kericuhan selama demonstrasi berlangsung.










