Foto : NHK
Penulis: Fityan
TVRINews – Tokyo, Jepang
Stok nasional dilepas, impor melonjak, tapi harga terus naik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pertanian Jepang?
Harga beras di Jepang terus melonjak tajam, bahkan setelah pemerintah melepas lebih dari 200.000 ton dari cadangan nasional. Konsumen mengeluh, petani kebingungan, dan restoran mulai beralih ke beras impor. Di balik mahalnya sepiring nasi, tersembunyi krisis panjang yang melibatkan perubahan iklim, kebijakan pertanian yang kaku, dan ketergantungan pada beras lokal.
Stok Tipis di Tengah Panas Ekstrem :
Krisis beras Jepang dimulai dari gelombang panas ekstrem pada tahun 2023 yang menghantam kualitas dan kuantitas panen. Akibatnya, para pengumpul hasil pertanian dan pedagang grosir kesulitan mendapat suplai. Sebagian pihak ditengarai mulai menimbun, berharap mendapat untung dari harga yang terus naik.
Menurut data Kementerian Pertanian Jepang, harga rata-rata beras 5 kilogram di supermarket mencapai 4.214 yen (sekitar 29 dolar AS) dua kali lipat dari harga pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini berlangsung selama 14 pekan berturut-turut, didorong oleh penurunan pasokan akibat cuaca buruk sepanjang 2023.
Pemerintah Turun Tangan, Tapi Tak Cukup :
Untuk meredam gejolak pasar, pemerintah Jepang akhirnya memutuskan membuka cadangan nasional beras. Pada Maret 2025, 165.000 ton dari total 1,1 juta ton cadangan dirilis ke pasar lewat lelang, disusul dua lelang tambahan hingga total pelepasan mencapai lebih dari 312 ribu ton.
Namun, tambahan pasokan ini tampaknya belum mampu menahan laju inflasi harga. Harga onigiri isi plum asin atau salmon naik 20%, dan supermarket mulai membatasi pembelian per orang.
Langkah pemerintah melepas cadangan beras belum cukup menstabilkan pasar. Jepang bahkan meningkatkan impor untuk menutupi kekurangan, serta volume impor mendekati 40 persen
Salah Jadwal Tanam...?
Kesalahan prediksi pemerintah terkait kuota tanam juga dituding sebagai faktor penyebab, dengan kebijakan yang dirancang untuk menjamin pendapatan petani justru memperburuk kelangkaan. Tambahan lagi, jumlah petani kecil turun drastis dari 4,6 juta pada tahun 1970 menjadi hanya 700 ribu pada 2020.
Di sisi lain, para petani menghadapi tekanan yang besar. Berdasarkan penekusuran NHK Di Prefektur Miyazaki, petani seperti Mori Michihiro kesulitan meningkatkan produksi akibat kebijakan pemerintah yang sejak lama membatasi penanaman beras konsumsi. Sebagian lahan petani malah disubsidi untuk ditanami beras non-pangan atau untuk pakan ternak demi menjaga harga stabil.
“Petani tidak benar-benar merasakan kenaikan harga ini. Biaya pupuk, bahan bakar, dan alat naik, tapi harga jual tak sebanding,” kata Mori. Ia mengaku banyak petani berhenti karena usia tua, dan regenerasi sangat lambat. "Sulit untuk menaikkan produksi dalam kondisi seperti ini."
Yamashita Kazuhito, peneliti dari Canon Institute for Global Studies, menyebut krisis ini seharusnya bisa diprediksi. Ia menilai pelepasan stok beras hanyalah solusi sementara, dan menuntut sistem baru yang bisa menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
Di tengah naiknya harga dan stagnasi produksi, Jepang menghadapi pertanyaan besar: apakah sistem pertanian mereka masih relevan di tengah perubahan global, atau justru sedang menuju krisis pangan yang lebih dalam?
Baca Juga: Harga Beras Melonjak, Kursi PM Jepang Goyah Menjelang Pemilu
Editor: Redaktur TVRINews