Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (Kanan) dalam keterangan Pers Di washington DC Rabu 7 Januari 2026 (Foto: AFP/Brendan Smialowski)
Penulis: Fityan
TVRINews – Washington DC
Pemerintahan Trump akan mengelola pendapatan minyak mentah Venezuela di tengah kecaman pakar hukum internasional.
Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan kontrol penuh atas penjualan minyak Venezuela untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Washington menyatakan akan menentukan distribusi hasil penjualan tersebut, sebuah langkah yang mengonsolidasikan kendali AS pasca penahanan Presiden Nicolas Maduro.
Departemen Energi AS pada Rabu 7 Januari 2026 mengonfirmasi bahwa mereka telah mulai memasarkan minyak Venezuela di pasar global. Seluruh pendapatan akan ditempatkan di akun yang dikendalikan AS pada bank-bank internasional terkemuka.
"Dana ini akan disalurkan untuk kepentingan rakyat Amerika dan rakyat Venezuela sesuai dengan diskresi pemerintah AS," tulis pernyataan resmi Departemen Energi. Penjualan tahap awal diperkirakan mencapai 30 hingga 50 juta barel dan akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan.
Restrukturisasi Ekonomi dan Geopolitik
Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa dana tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara.
Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa Venezuela telah setuju untuk hanya membeli produk buatan Amerika Serikat.
"Pembelian ini akan mencakup produk pertanian, peralatan medis, hingga perangkat untuk memperbaiki jaringan listrik dan fasilitas energi Venezuela," tulis Trump.
Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah otoritas AS menahan Nicolas Maduro pada hari Sabtu, sebuah tindakan yang memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum mengenai kedaulatan internasional.
Meski AS berencana mengelola cadangan minyak tersebut, gejolak politik di Caracas tetap tinggi.
Kritik Dalam Negeri dan Internasional
Kebijakan ini memicu reaksi beragam di Capitol Hill. Senator Demokrat, Elizabeth Warren, melontarkan kritik tajam dan menuntut transparansi publik.
"Para eksekutif perusahaan minyak tampaknya lebih tahu tentang rencana rahasia Trump untuk 'mengelola' Venezuela daripada rakyat Amerika sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Negara Marco Rubio menjelaskan bahwa AS menjalankan rencana tiga fase:
- Fase Pertama: Pengendalian penjualan minyak untuk mencegah korupsi rezim.
- Fase Kedua: Pembukaan pasar bagi perusahaan AS dan internasional serta proses rekonsiliasi nasional.
- Fase Ketiga: Transisi kepemimpinan nasional.
Peringatan PBB dan Pakar Energi
Pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa eksploitasi cadangan minyak Venezuela dapat melanggar hukum internasional, khususnya hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa.
"Sumber daya alam Venezuela yang besar tidak boleh dieksploitasi dengan dalih agresi militer atau strategi pergantian rezim," tegas kelompok pakar PBB tersebut.
Sementara itu, Gregory Brew, analis energi dari Eurasia Group, menilai kebijakan ini mirip dengan "sistem konsesi" era sebelum 1970-an. Dalam sistem tersebut, negara produsen memiliki minyaknya secara de jure, namun perusahaan Barat memegang kendali penuh atas produksi, pemasaran, dan mayoritas laba.
Hingga saat ini, situasi politik di Venezuela masih sangat cair. Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang telah dilantik menggantikan Maduro, menegaskan bahwa tidak ada agen asing yang memerintah negaranya. Namun, pengamat internasional menilai posisi militer Venezuela akan menjadi faktor penentu stabilitas dalam beberapa pekan ke depan.
Editor: Redaktur TVRINews