TVRINews – New York
Washington dorong agenda 'Trade over Aid' saat krisis kemanusiaan global meningkat akibat konflik.
Pemerintahan Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sektor bantuan internasional untuk beralih ke kebijakan berbasis perdagangan yang menguntungkan korporasi Amerika Serikat, serta diikuti ancaman pemotongan anggaran lebih lanjut jika reformasi tersebut tidak segera diadopsi.
Memasuki masa jabatan kedua, kebijakan luar negeri AS telah memicu pergeseran seismik.
USAID kini telah dibubarkan, dengan operasi yang tersisa dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Para pakar memperingatkan bahwa efek domino dari pengurangan program bantuan vital ini berisiko mengancam nyawa ribuan orang di seluruh dunia.
Minggu 3 Mei 20206, Gedung Putih memperkenalkan inisiatif "Trade over Aid" (Perdagangan di Atas Bantuan) di Markas Besar PBB. Visi ini menggarisbawahi pergeseran dari bantuan pembangunan tradisional menuju investasi swasta pasar bebas.
Diplomasi Tekanan dan Ancaman Anggaran
Laporan dari situs berita Devex mengungkapkan adanya nota diplomatik AS yang beredar di Jenewa dan New York.
Nota tersebut menegaskan bahwa Washington hanya akan membayar sebagian dari iuran PBB jika organisasi tersebut menerapkan pemangkasan biaya operasional secara drastis, termasuk perombakan skema pensiun dan biaya perjalanan.
Selain itu, AS mensyaratkan pengurangan 10 persen dalam misi penjaga perdamaian sebagai kompensasi atas pembayaran tambahan ke anggaran terkait.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa dana yang menjadi kewajiban AS adalah hal yang "tidak dapat dinegosiasikan".
Guterres sebelumnya telah memperingatkan adanya ancaman "keruntuhan finansial" akibat tunggakan biaya, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.
Dampak Kemanusiaan yang Nyata
Data dari organisasi internasional menunjukkan gambaran yang suram:
• Oxfam America: Memperkirakan 23 juta anak bisa kehilangan akses pendidikan dan 95 juta orang kehilangan layanan kesehatan dasar.
• UNHCR: Melaporkan kekurangan dana yang dramatis saat kebutuhan meningkat tajam akibat perang di Timur Tengah, dengan jutaan pengungsi di Iran dan Lebanon memerlukan bantuan segera.
• Program Pangan Dunia (WFP): Memperingatkan 45 juta orang tambahan bisa menghadapi kelaparan akut jika konflik tidak segera mereda.
Visi Pasar Bebas vs Realitas Pembangunan
Duta Besar AS, Mike Waltz, membantah bahwa Washington menarik diri dari dunia internasional. Dalam peluncuran inisiatif yang dihadiri oleh raksasa korporasi seperti Walmart dan Goldman Sachs, Waltz menyatakan:
"Prinsip pasar bebas tetap merupakan jalur terbaik menuju kemakmuran permanen, dengan hasil yang lebih baik daripada alternatif mana pun."
Namun, para akademisi memperingatkan risiko dari pendekatan ini. Amrita Saha dari Institute of Development Studies mencatat bahwa perdagangan memang menciptakan produktivitas, namun keuntungannya sering kali tidak merata.
"Perdagangan tidak dapat beroperasi secara terpisah dari tujuan pembangunan yang lebih luas," tegas Saha.
Thomas Weiss, pakar tata kelola global di City University of New York, menilai bahwa langkah AS ini lebih didorong oleh politik jangka pendek untuk menjustifikasi eliminasi USAID ketimbang visi pembangunan jangka panjang.
Sejarah mencatat bahwa banyak negara berkembang pernah menuntut "perdagangan, bukan bantuan" pada tahun 1960-an, namun konteks saat ini justru terlihat sebagai upaya penghematan anggaran oleh negara donor terbesar di dunia.
