TVRINews, Manila
Filipina menargetkan penyelesaian seluruh 19 agenda prioritas ekonomi selama memegang keketuaan ASEAN 2026 pada akhir tahun ini, salah satunya adalah penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement).
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari upaya Filipina untuk memperkuat konektivitas kawasan di berbagai sektor, mulai dari pasar, sistem energi, infrastruktur, teknologi, hingga keuangan.
(sumber: Tangkapan Layar Youtube ASEAN Philippines 2026)
“Upaya ini akan bermuara pada penyelesaian seluruh 19 agenda prioritas ekonomi selama keketuaan Filipina pada akhir 2026, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN,” kata Marcos dalam pembukaan sidang pleno KTT ASEAN ke-49, Minggu, 15 November 2026.
Marcos menjelaskan, 19 agenda prioritas ekonomi tersebut mencakup sejumlah pilar strategis, yakni digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), ketahanan dan konektivitas energi, penguatan rantai pasok dan perdagangan strategis, pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta inovasi, hingga ekonomi kreatif.
Selain itu, Marcos mengungkapkan bahwa lebih dari 100 dokumen hasil kesepakatan telah disiapkan melalui KTT ASEAN dan berbagai pertemuan terkait. Capaian tersebut merupakan hasil koordinasi dan negosiasi selama berbulan-bulan antara negara-negara anggota ASEAN dan para mitranya.
Ia menyebut berbagai hasil tersebut merupakan bagian dari kesinambungan agenda kawasan ASEAN dalam mewujudkan Visi ASEAN 2045. Visi tersebut bertujuan memperkuat perdamaian dan keamanan, mendorong kemakmuran, serta memberdayakan masyarakat.
((sumber: Tangkapan Layar Youtube ASEAN Philippines 2026))
"Bagi Filipina, ini bukan sekadar gambaran tentang kondisi yang ingin kita capai dalam dua dekade mendatang. Ini merupakan kerangka kerja bagi setiap keputusan yang akan kita ambil mulai saat ini,” ujar Marcos.
Lebih lanjut, Marcos menjelaskan bahwa prioritas keketuaan Filipina disusun berdasarkan tiga bidang utama, yakni penguatan perdamaian dan keamanan, pembangunan koridor kemakmuran, serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam agenda pembangunan kemakmuran, Filipina berupaya memperkuat hubungan ekonomi kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.
Marcos juga menekankan pentingnya lembaga-lembaga ASEAN untuk bekerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta komunitas.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang kawasan. ASEAN juga harus memastikan manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat di seluruh negara anggotanya.
