TVRINews, Antalya
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Madagaskar menyepakati penjajakan kerja sama strategis di bidang pembiayaan karbon hutan, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Kesepakatan awal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral kedua negara yang berlangsung di Paviliun Indonesia, di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, didampingi Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi.
Sementara itu, pihak Madagaskar diwakili oleh Vahatriniaina Rakotosolomalala yang membidangi pengelolaan risiko lingkungan dan pengamanan program.
Delegasi Madagaskar menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari praktik baik Indonesia dalam mengembangkan skema pembiayaan karbon dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal. Langkah ini sejalan dengan program penguatan ketahanan masyarakat di tiga wilayah Madagaskar bagian selatan yang mencakup 235 wilayah pemerintahan lokal atau commune.
Meski wilayah-wilayah tersebut telah mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam rencana pembangunan lokalnya, Madagaskar masih membutuhkan dukungan pendanaan untuk implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia dalam menghubungkan tata kelola hutan, pemberdayaan masyarakat, dan akses pendanaan iklim menjadi fokus utama diskusi.
Kemenhut memaparkan bahwa pengembangan karbon hutan di Indonesia ditempatkan dalam kerangka pengelolaan bentang alam berkelanjutan. Skema ini diintegrasikan dengan rehabilitasi hutan, agroforestri, pemanfaatan hasil hutan, hingga pengembangan alternatif penghidupan warga melalui penguatan Perhutanan Sosial, perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan pembagian manfaat yang berkeadilan.
“Pengembangan karbon hutan harus terintegrasi dengan pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan. Melalui penguatan Perhutanan Sosial dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, kami memastikan tata kelola ini memberikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat di tingkat tapak,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Laksmi Wijayanti, dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Indonesia turut berbagi pengalaman terkait mekanisme pembayaran berbasis hasil (result-based payment) atas penurunan emisi, penguatan sistem pemantauan hutan, serta penerapan pengamanan lingkungan dan sosial.
Kesiapan kelembagaan serta sistem pengukuran dan verifikasi yang kredibel ditekankan sebagai kunci agar dana karbon memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat tapak.
Kedua negara juga menyoroti tantangan perubahan iklim akibat fenomena El Niño yang memicu risiko kekeringan dan kebakaran hutan. Indonesia menekankan pentingnya sistem peringatan dini, pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat, serta pengembangan praktik pertanian ramah lingkungan guna mengurangi ketergantungan warga terhadap pembukaan lahan dengan api.
Sebagai tindak lanjut konkret, Indonesia mengusulkan penguatan kolaborasi melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, termasuk penjajakan penyusunan Letter of Intent (LoI) atau nota kesepahaman (MoU).
Kedua pihak juga merencanakan penyelenggaraan lokakarya teknis guna memperdalam pertukaran pengetahuan terkait proyek karbon berbasis masyarakat dan mekanisme akses pembiayaan.
Melalui pertemuan bilateral ini, Kemenhut berharap dapat memperluas jejaring kolaborasi antarnegara berkembang dalam mendorong pengelolaan hutan lestari dan pembiayaan iklim yang berkelanjutan.
