TVRINews - Manila, Fhilipina
Negosiasi pakta non-agresi antara ASEAN dan Beijing mencatat kemajuan substantif dalam KTT ke-49 di Manila, namun kesepakatan final baru akan dilanjutkan tahun depan.
Dinamika keamanan perairan dan perundingan sengketa Laut China Selatan menjadi fokus utama dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila, Filipina, Minggu 15 November 2026 pagi waktu setempat.
Di tengah tingginya tensi geopolitik, negara-negara kawasan berupaya memperkuat tata kelola maritim guna mencegah eskalasi konflik terbuka.
Tiga diplomat senior Asia Tenggara mengungkapkan kepada kantor berita The Associated Press (AP) bahwa perundingan Kode Etik (Code of Conduct) antara Beijing dan blok regional tersebut sejatinya telah mencatat kemajuan substantif.
Kesepakatan non-agresi ini dirancang untuk meredam gesekan di jalur perairan strategis yang melibatkan klaim China, Taiwan, serta empat negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Kendati menunjukkan perkembangan positif, para diplomat memastikan bahwa dokumen yang telah dikonsultasikan selama lebih dari dua dekade tersebut belum dapat dirampungkan pada KTT tahun ini.
Seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan kembali putaran negosiasi pada 2027 mendatang demi memastikan stabilitas jalur perdagangan ekonomi Asia tetap terjaga.
Penguatan Institusi Maritim Kawasan
Di luar meja perundingan Kode Etik, kepemimpinan Filipina pada KTT kali ini berhasil melahirkan terobosan kelembagaan di sektor kelautan.
Dalam pertemuan tingkat menteri yang berlangsung sehari sebelumnya, Sabtu 14 November 2026, para menteri luar negeri ASEAN resmi mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan pendirian Pusat Maritim ASEAN (ASEAN Maritime Centre).
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro mengumumkan bahwa pusat koordinasi maritim tersebut nantinya akan bermarkas di Filipina sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga keamanan perairan regional.
“Ini merupakan hasil yang sangat penting dari masa keketuaan kami,” kata Lazaro dalam konferensi pers usai pertemuan di Manila.
Selain itu, Lazaro juga menyambut baik pengesahan Forum Penjaga Pantai ASEAN (ASEAN Coast Guard Forum) sebagai badan sektoral resmi setelah dokumen kerangka acuannya disetujui pada Juli lalu.
Menurutnya, wadah ini akan memberikan ruang koordinasi yang lebih erat bagi lembaga penegak hukum laut dan penjaga pantai di tengah tantangan keamanan maritim yang terus berkembang, khususnya di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing di Laut Filipina Barat.
Komitmen Hukum Internasional dan Navigasi Bebas
Sikap tegas ASEAN terhadap stabilitas perairan juga tercermin dalam draf komunike pasca-KTT yang tertera dalam laman resmi ASEAN.
Dokumen yang disiapkan untuk dirilis di akhir pertemuan puncak tiga hari tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan global dalam menyelesaikan setiap perselisihan wilayah.
“Kami menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian kutipan draf pernyataan bersama tersebut.
Para pemimpin kawasan juga menggarisbawahi urgensi penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah, serta perlindungan hak lintas damai di selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
Langkah penguatan arsitektur maritim ini berlangsung di tengah peringatan Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Leo Herrera-Lim dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN ke-32 pada Sabtu 14 November 2026 kemarin. Ia menyoroti bahwa persaingan geopolitik, ancaman terhadap ketahanan energi, serta kejahatan lintas negara di wilayah perairan telah memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas keamanan 11 negara anggota ASEAN.
