TVRINews – Jakarta
Menilik Kembali Deretan Kasus Peretasan Komunikasi Pejabat Tinggi Negara dari Masa ke Masa
Penetapan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal dan peretasan komunikasi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto kembali membuka lembar catatan sejarah mengenai rentannya sistem keamanan komunikasi para kepala negara.
Pengumuman resmi yang disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, menegaskan langkah penegakan hukum terhadap tiga personel berpangkat jenderal, yakni Jenderal LSP, Irjen ASN, dan Irjen EHS.
Ditinjau dari perspektif sejarah geopolitik, praktik pengawasan tanpa izin terhadap pimpinan tertinggi negara bukanlah fenomena baru. Indonesia pernah mencatatkan insiden serupa pada Agustus 2009, ketika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono menjadi sasaran pemantauan sinyal seluler oleh lembaga intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD).
Berdasarkan dokumen rahasia mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden yang dirilis WikiLeaks bersama media ABC Australia dan The Guardian pada November 2013, pemantauan tersebut berlangsung selama 15 hari.
Peristiwa tersebut sempat menangguhkan kerja sama diplomatik serta memicu penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, sebelum akhirnya kedua negara menyepakati pendaftaran kode etik keamanan bersama pada tahun 2014.
Di panggung diplomasi internasional, peretasan dan pengawasan intelijen terhadap kepala negara sahabat juga pernah memicu dinamika politik global. Merujuk pada laporan dokumen WikiLeaks yang dipublikasikan oleh ABC News dan Libération, NSA Amerika Serikat tercatat pernah memantau komunikasi tiga Presiden Prancis secara berturut-turut:
• Jacques Chirac (1995–2007) : Seorang politikus terkemuka dan mantan Presiden Republik Prancis yang menjabat selama dua periode dari 17 Mei 1995 hingga 16 Mei 2007: Penyadapan difokuskan pada pemetaan pertimbangan diplomatik Prancis serta proses penentuan pejabat untuk posisi strategis di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
• Nicolas Sarkozy (2007–2012) : adalah mantan Presiden Republik Prancis ke-23 yang menjabat dari 16 Mei 2007 hingga 15 Mei 2012, Pengumpulan informasi menitikberatkan pada pandangan serta evaluasi Pemerintah Prancis terhadap krisis keuangan global 2008 dan respons kebijakan ekonomi Washington.
• François Hollande (2012–2017): adalah seorang politikus Prancis yang menjabat sebagai Presiden Prancis ke-24 dari tahun 2012 hingga 207. Intelijen memantau negosiasi rahasia Paris mengenai potensi dampaknya krisis utang Yunani terhadap stabilitas zona euro, serta arah kebijakan bersama dengan Jerman.
Langkah pengawasan tersebut juga menyasar Kanselir Jerman Angela Merkel pada Oktober 2013. Penyingkapan insiden ini mendorong komunikasi langsung antara Berlin dan Washington guna meminta klarifikasi resmi, yang kemudian disikapi Presiden AS Barack Obama kala itu melalui komitmen pembenahan aturan main intelijen serta jaminan penghentian pengawasan terhadap para pemimpin negara sekutu.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi dan kerahasiaan komunikasi pejabat tinggi negara senantiasa menjadi tantangan krusial dalam tata kelola keamanan siber nasional maupun hubungan internasional.
